Jakarta, JurnalBabel.com – Berdasarkan data Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) yang dipaparkan dalam rapat kerja Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026), sekitar 8,1 juta keluarga masuk kategori berisiko stunting.
Anggota Komisi IX DPR Ashabul Kahfi mengatakan, penyebab risiko tersebut berbeda-beda. Ada keluarga dengan jamban tidak layak, ada yang sulit mendapat air bersih, dan ada pasangan dengan kehamilan berisiko yang belum mendapatkan pelayanan keluarga berencana.
“Data ini penting karena kalau berbicara stunting, pikiran kita sering langsung menuju makanan. Padahal stunting bukan hanya soal isi piring,” kata Ashabul Kahfi dalam rapat tersebut.
Ia mengibaratkan, apabila anak mendapat makanan bergizi tetapi setiap hari hidup dengan sanitasi buruk dan sering terkena infeksi, kita seperti mengepel lantai sementara kerannya tetap bocor. Kita sibuk mengepel, tetapi air terus turun.
“Kunjungan Menteri di Pangkalpinang memperlihatkan hal itu. Persoalan keluarga bukan hanya gizi, tetapi juga rumah, sanitasi, dan air bersih. Karena itu pendekatannya harus melihat keluarga secara utuh, bukan sekadar mengukur tinggi badan anak,” ungkapnya.
Ashabul juga menyoroti beberapa pelayanan masih belum mencapai sasaran. Misalnya, pendampingan keluarga berisiko stunting, masih perlu diperkuat. Begitu pula pelayanan keluarga berencana setelah persalinan.
Sebab itu, lanjut Ashabul, ukuran keberhasilan jangan berhenti pada pertanyaan, “berapa keluarga sudah didatangi?” Pertanyaan berikutnya harus: setelah didatangi, apakah masalahnya selesai?
“Kalau masalahnya air bersih, hubungkan dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait. Kalau masalahnya kehamilan berisiko, layanan kesehatan harus masuk. Kalau penyebabnya kemiskinan, intervensinya juga harus menyentuh pemberdayaan ekonomi,” jelasnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menandaskan, Tim Pendamping Keluarga seharusnya bekerja seperti dokter keluarga untuk persoalan sosial.
“Diagnosis dulu, baru memberi resep. Jangan semua keluarga mendapat obat yang sama hanya karena labelnya sama-sama berisiko stunting,” pungkas legislator asal dapil Sulawesi Selatan ini.
