Jakarta, JurnalBabel.com – Kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menilai masih ada peluang menempuh upaya hukum untuk membuktikan keabsahan ijazah pendidikan mantan Wakil Presiden tersebut.
“Secara hukum masih bisa,” kata Rullyandi dilansir, Jumat (13/11/2026).
Rullyandi hadir dalam sidang lanjutan gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran di PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam perkara tersebut, ia bertindak sebagai tergugat intervensi yang mewakili Gibran.
Pada persidangan itu, majelis hakim memutuskan gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana dinyatakan gugur.
Ketua Majelis Hakim, Rahmadi, juga menegaskan bahwa putusan tersebut tidak membuka ruang untuk pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut maupun pengajuan upaya hukum.
“Maka, terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum,” tegas Rahmadi saat membacakan pertimbangan putusan.
Namun, Rullyandi memiliki pandangan berbeda. Ia menilai masih terdapat peluang mengajukan banding meskipun majelis hakim telah menyampaikan tidak adanya ruang untuk upaya hukum lanjutan.
“Meskipun hakim tadi mengatakan bahwa tidak ada terbuka ruang untuk mengajukan upaya hukum banding, tadi Majelis sudah menyampaikan itu di persidangan, tapi secara hukum acara putusan, putusan pengadilan di mana pun itu bisa diajukan upaya hukum banding,” jelasnya.
Meski demikian, Rullyandi belum memastikan apakah pihak Gibran akan mengambil langkah banding. Ia juga belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan pendampingan hukum terhadap Gibran setelah putusan tersebut.
Rullyandi mengaku belum sempat melaporkan hasil persidangan kepada Gibran karena masih berkonsentrasi mengikuti jalannya sidang.
“Tentu kami akan diskusikan ini dengan Mas Gibran hasil putusan hari ini, menyampaikan, dan kita akan melihat pertimbangan-pertimbangan itu secara teliti ya, cermat, dan akan melakukan pendalaman. Nanti selebihnya kami menyerahkan kepada Mas Gibran,” ucap Rullyandi.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menyatakan bahwa persoalan ijazah Gibran telah memiliki kepastian hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menurut Yusril, kedua putusan lembaga peradilan tertinggi tersebut bersifat final sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempersoalkan perkara tersebut.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” lanjutnya.
