Jakarta, JurnalBabel.com ‐ Wakil Ketua Umum DPP PKB, Mohamad Rano Alfath, mengatakan partainya menghormati pilihan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka sesuai mekanisme konstitusi. Sebab itu, PKB tidak akan mengajukan kader internal dan menyerahkan penentuan nama calon wapres kepada Prabowo.
“Kami tidak akan mencalonkan kader internal. Kepentingan yang kami kedepankan adalah keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa,” kata Rano Alfath kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Meski tidak mengajukan calon dari internal, Rano mengatakan PKB memiliki pandangan mengenai figur ideal sebagai pendamping Prabowo di pemerintahan.
Menurutnya, sosok itu ialah Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang tepat untuk dipertimbangkan.
“Presiden tentu memiliki pertimbangan mengenai figur yang dapat mendampingi beliau dan membantu pelaksanaan agenda pemerintahan. Pandangan PKB mengenai Pak Dasco kami tempatkan sebagai masukan. Penentuan dua nama yang akan diajukan kepada MPR tetap sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden,” ujarnya.
Penilaian PKB terhadap Dasco didasarkan pada pengalaman, kematangan politik, serta kemampuannya menjadi jembatan komunikasi di antara berbagai kepentingan. Kapasitas tersebut dinilai penting untuk merajut konsensus, menjaga soliditas koalisi, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dengan parlemen.
“PKB melihat Pak Dasco memiliki kemampuan merangkul berbagai kekuatan politik, mendengarkan perbedaan pandangan, dan mencari titik temu. Kemampuan ini penting agar komunikasi di dalam koalisi tetap terjaga dan agenda pemerintahan memperoleh dukungan politik yang kuat,” ungkapnya.
Selain kemampuan komunikasi politik, Rano menekankan kesetiaan Dasco kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pertimbangan penting dalam pandangan PKB.
Ia menilai loyalitas tersebut tercermin dalam konsistensi Dasco mendukung kepemimpinan Prabowo, mengawal agenda pemerintahan, serta membangun komunikasi agar arah kebijakan Presiden dapat dipahami dan memperoleh dukungan.
“Kesetiaan seperti ini penting karena Presiden membutuhkan pendamping yang dapat dipercaya, memahami arah kepemimpinannya, dan memiliki komitmen yang sama untuk menyukseskan pemerintahan,” katanya.
Rano berpandangan, perpaduan antara loyalitas dan kemampuan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak menjadi modal bagi hubungan kerja Presiden dan Wakil Presiden yang solid. Kesamaan arah dan rasa saling percaya, menurutnya, diperlukan agar koordinasi pemerintahan berjalan efektif dan agenda pembangunan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menambahkan, kemampuan komunikasi Dasco juga dibutuhkan untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Ia menilai seorang pendamping Presiden perlu memahami persoalan yang dihadapi rakyat sekaligus mampu mendorong penyelesaiannya melalui koordinasi yang efektif.
Peran Dasco dalam membuka ruang dialog dengan kelompok buruh, termasuk melalui audiensi bersama perwakilan pekerja dan pemerintah mengenai regulasi ketenagakerjaan, menjadi salah satu contoh keterlibatannya dalam mempertemukan aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan.
“Persoalan buruh, pedagang kecil, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat lainnya membutuhkan saluran komunikasi yang baik kepada pemerintah. PKB memandang Pak Dasco memiliki kapasitas untuk menjadi penghubung, agar persoalan yang dirasakan masyarakat mendapat perhatian dan tindak lanjut,” tuturnya.
Lebih lanjut Rano mengatakan komunikasi yang terbuka dapat membantu meredam ketegangan sosial sekaligus memastikan kebijakan mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan daya beli masyarakat. Karena itu, kemampuan menjaga stabilitas politik harus berjalan beriringan dengan kepekaan terhadap kebutuhan rakyat.
“Pengalaman politik, kemampuan menjembatani berbagai kepentingan, serta kesetiaan kepada Presiden itulah yang menjadi pertimbangan PKB dalam memandang sosok Pak Dasco. Pada akhirnya, kami tetap menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Bapak Presiden untuk menentukan nama yang akan diusulkan sesuai konstitusi,” pungkasnya.
