Jakarta, JurnalBabel.com – Pemerintah bersama DPR RI telah mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap mulai Januari 2027.
“Kebijakan ini tidak hanya mencakup tenaga pendidik atau guru, tetapi juga diperluas bagi profesi pelayanan publik lainnya seperti tenaga kesehatan dan pemadam kebakaran,” kata Anggota Komisi X DPR Adde Rosi Khoerunnisa dikutip dari akun instagram pribadinya, Senin (16/11/2026).
Adde Rosi mengatakan, rencana ini telah diperhitungkan secara matang dalam pembahasan anggaran Tahun 2027 dengan total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp26 triliun, sebagai wujud komitmen menghadirkan kepastian status dan kesejahteraan bagi para abdi negara.
“Kami seluruh fraksi termasuk fraksi Partai Golkar, menyetujui, mendukung program tersebut, sehingga tidak ada alasan apapun di 2027 yang akan datang, seluruh PPPK harus diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” tegas politisi Partai Golkar ini.
Adde Rosi menandaskan, pihaknya di Komisi X DPR RI bersama Fraksi Partai Golkar akan terus mengawal realisasi dan pelaksanaan kebijakan ini di lapangan agar berjalan tepat sasaran, transparan.
“Dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Banten dan seluruh Indonesia,” pungkas legislator asal dapil Banten ini.
