Jakarta, JurnalBabel.com – Komisi V DPR mendorong pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggalakkan potensi desa wisata. Pasalnya, desa di Indonesia memiliki keunikan dan keunggulan yang dapat mendatangkan wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
Alhasil, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa menjadi meningkat. Namun, hal tersebut perlu direncanakan melalui dukungan dan akses anggaran dari pemerintah daerah maupun desa. Misalnya, berkerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes) dengan mempermudah akses kredit.
“Karena saya melihat di daerah saya (Kalimantan Barat/Kalbar) saja itu, satu kabupaten hampir tiap desa punya desa wisata. Jadi ini sebenarnya dari sisi menggerakan ekonomi di desa cukup potensial,” Anggota Komisi V DPR asal dapil Kalbar Syarief Abdullah Alkadrie dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Mendes PDT Yandri Susanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Selain itu, Syarief juga menyoroti dana desa yang awalnya sangat strategis dalam membuat maupun memperbaiki jalan-jalan di desa. Dengan adanya efisien anggaran yang dilakukan pemerintah daerah, penggunaannya menjadi terbatas.
Sebab itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu meminta Mendes PDT mengkoordinasikan para kepala desa untuk memperhatikan penggunaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat desa.
