Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VIII DPR, Muhammad Husni, mengusulkan agar maskapai penerbangan lain diberi kesempatan untuk melakukan penawaran penerbangan haji.
Menurutnya, hal itu agar menjadi pembanding dengan harga yang ditawarkan oleh PT Garuda Indonesia. Selain itu, lanjut dia, hal itu juga dilakukan agar DPR tidak dianggap memonopoli.
“Ini kan ada aturan main bahwa 50 persen yang mengangkut jemaah haji adalah airlines dari Saudi, 50 persen adalah airlines di dalam negeri, mestinya setahu saya, Pak Ketua, saya ini pedagang, ada hukumnya monopoli, itu tidak boleh dilaksanakan, jadi pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha,” kata Husni dalam rapat panitia kerja Komisi VIII dengan PT Garuda Indonesia mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023).
Husni mengatakan lebih baik untuk dibuka kesempatan kepada maskapai lain, untuk menjadi pembanding dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Dia mengusulkan untuk mengundang maskapai lain.
“Jadi dalam kesempatan ini, saya pikir kalau memang 50 persen airlines silakan saja mestinya kita undang juga, kita harus punya pembanding dengan airlines-airlines lain di dalam negeri,” ujarnya.
Kemudian, politisi Partai Gerindra ini mencontohkan adanya perbandingan antara hotel-hotel yang akan disewa untuk para jemaah. Menurutnya, pembanding itu dilakukan agar jemaah tidak merasa terbebani dengan biaya haji.
“Seperti kita punya pembanding dengan hotel-hotel yang kita liat di Saudi, seperti juga kita minta pembanding dari pada harga-harga, dari pada katering di Saudi itu, tentunya terus terang tuan-tuan Garuda airlines, kami tetap cinta Garuda,” ungkapnya. (Bie)
Sumber: detik.com
