Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Husni menyatakan penyaluran bantuan sosial (bansos) selama pandemi Covid-19 tidak tepat sasaran akibat pendataan jumlah orang miskin/tidak mampu di Indonesia tidak diperbarui.
“Penyaluran bansos tidak tepat sasaran karena datanya masih menggunakan data yang lama. Ada yang sudah meninggal, sudah pindah dan lainnya,” kata Husni di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6/2020).
Ia memahami hal tersebut karena Covid-19 ini datangnya tidak terduga. Sehingga, pemerintah dalam hal Kementerian Sosial (Kemensos) tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pembaruan data jumlah orang miskin di Indonesia yang berhak mendapatkan bansos dari pemerintah.
“Ini harus segera di atasi karena orang harus segera dibantu,” ujarnya.
Lebih lanjut Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan Komisi VIII selama pandemi Covid ikut membantu pendataan orang miskin yang benar-benar berhak menerima bansos. Selanjutnya data tersebut diberikan kepada Kemensos. Pada akhirnya, masyarakat yang tidak mampu mendapatkan bansos.
“Anggota DPR disini berperan, masyarakat yang tidak terdata oleh Kelurahan, RT/RW, dan tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali, itu kita data dari Komisi VIII di daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota, datanya kita kirimkan Kemensos. Alhamdullilah semuanya dibantu,” paparnya.
Legislator dari dapil Sumatera Utara ini menambahkan Komisi VIII DPR juga sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait pendataan orang miskin di Indonesia.
“Disini kita mendata orang-orang yang betul-betul miskin. Nanti data yang orang sudah kaya harus dikeluarkan. Disaat Covid-19 ini, Komisi VIII mau tidak mau sekalian pendataan orang miskin yang belum terdata,” pungkasnya. (Bie)
Editor: Bobby
