Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi IX DPR, Ashabul Kahfi, berharap pemerintah merespons secara serius ancaman berhenti beroperasinya produksi dari pengusaha imbas kelangkaan bahan baku akibat perang Timur Tengah (Timteng). Hal itu agar peringatan dari pelaku dunia usaha ini tidak sekedar dianggap angin lalu.
Demikian disampaikan Ashabul menanggapi keluhan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang mengungkapkan dunia usaha saat ini menghadapi tantangan yang berat imbas adanya perang di Timur Tengah. Kondisi ini membuat bahan baku yang mengandalkan impor terganggu.
Salah satu kekhawatiran dari tantangan itu ialah terganggunya atau langkanya bahan baku plastik yang mengakibatkan harga tinggi dan bisa tidak produksi. Imbas kelangkaan dan mahalnya bahan baku plastik membuat industri terancam berhenti melakukan produksi.
“Saya kira ini harus kita respons serius. Jangan sampai peringatan dari APINDO ini dianggap angin lalu, karena kalau bahan baku impor mulai terganggu, lalu produksi tersendat, yang paling duluan kena dampaknya itu bukan cuma pengusaha, tapi juga pekerja,” kata Ashabul Kahfi kepada wartawan, Rabu (15/4/2026).
Lebih lanjut Ashabul mengingatkan, kesulitan bahan baku apalagi untuk sektor makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kemasan plastik memiliki resiko jelas untuk pabrik. Menurut Ashabul, produks dan jam kerja dari pabrik tersebut bisa dikurangi.
“Ujungnya bisa mengancam tenaga kerja. Nah, ini yang tidak boleh kita biarkan,” tegas Ashabul.
Atas kondisi itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), memandang pemerintah harus segera bergerak cepat mengantisipasi tantangan dan ancaman tersebut. Pertama, kata dia, pemerintah bisa memastikan rantai pasok bahan baku untuk industri tetap aman.
Kedua, permudah birokrasi yang memang menghambat, terutama untuk kebutuhan impor bahan baku strategis.
“Dalam situasi seperti ini, jangan sampai industri kalah cepat hanya karena terjebak prosedur yang berbelit,” ungkapnya.
Ashabul mengatakan, jangan sampai setiap tekanan ekonomi selalu dibayar oleh buruh atau tenaga kerja. Ia menuturkan, tenaga kerja atau buruh harus tetap menjadi prioritas semua pihak.
“Jangan ada PHK sepihak, jangan ada pengurangan hak-hak pekerja dengan alasan situasi global. Negara harus hadir di tengah,” ujarnya.
Ashabul juga meminta, Kementerian Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat duduk bersama guna merespons kekhawatiran dari para pelaku usaha tersebut. Cara ini harus diambil supaya ada langkah antisipasi yang konkret.
“Kita tidak bisa menunggu sampai pabrik berhenti baru sibuk mencari solusi,” katanya.
Ashabul mendesak, pemerintah dapat menyelamatkan dunia usaha dan melindungi pekerja. Ashabul menuturkan, kedua hal tersebut harus dapat menjadi fokus bersama saat ini.
“Intinya, dunia usaha harus kita selamatkan, tetapi pekerja juga harus kita lindungi. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Industri harus tetap jalan, tenaga kerja juga harus tetap aman. Itu yang harus jadi fokus bersama saat ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengungkapkan dunia usaha saat ini menghadapi tantangan yang berat imbas adanya perang di Timur Tengah. Kondisi ini membuat bahan baku yang mengandalkan impor terganggu.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, mengatakan terbatasnya bahan baku produksi bisa menyebabkan produksi terhenti. Untuk bulan ini dan bulan depan, pengusaha masih belum mengetahui apakah bisa tetap produksi atau tidak.
“Di tengah pelemahan ekonomi, kemudian juga zaman perang Iran, supply chain juga mulai terbatas, ya. Kita enggak tahu nih, April atau Mei kita masih bisa produksi atau enggak. Ini situasi yang kita hadapi saat ini,” ujar Bob dalam Rapat Panja RUU Ketenagakerjaan dengan Komisi IX DPR, Selasa (14/6/2026).
Bob mengungkapkan contoh nyata yang terjadi di lapangan adalah kelangkaan bahan baku plastik. Hal ini mengakibatkan harga tinggi dan bisa tidak produksi.
