Jakarta, JurnalBabel.com – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Command Center Pupuk Indonesia, Jumat (9/5/2025). Kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.
Dalam kunjungan tersebut, Anggota BAKN DPR, Amin Ak, memberikan apresiasi atas inisiatif digitalisasi distribusi pupuk yang dilakukan Pupuk Indonesia melalui sistem digital monitoring dan pelacakan distribusi secara real-time.
Command center merupakan teknologi yang diterapkan Pupuk Indonesia dalam proses pengawasan rantai pasok pupuk dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga disalurkan ke petani di kios-kios pupuk.
Amin mengatakan bahwa command center itu merupakan bentuk transformasi digital yang dilakukan perusahaan.
“Sekarang ini kita sudah bisa melihat secara visual maupun secara data, mulai pupuk itu diproduksi, dimuat di kapal, kemudian kapalnya bergerak ada GPS, masuk ke gudang di gudangnya ada CCTV, kemudian disalurkan ke kios, nanti di kios ditebus oleh petani dan nanti kelihatan secara visual,” ujar Amin Ak dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).
Melalui digitalisasi distribusi, Pupuk Indonesia mampu memantau stok, alokasi, dan penyaluran pupuk hingga ke level kios secara terintegrasi. Hal ini penting untuk mengatasi praktik penyelewengan dan memastikan petani mendapatkan haknya sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Pemerintah juga memangkas regulasi penyaluran pupuk bersubsidi sesuai elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dan alokasi sesuai dengan keputusan kepala dinas pertanian provinsi.
Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2025
Berdasarkan data Kementerian Pertanian RI, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton. Adapun kebutuhan total pupuk subsidi yang akan didistribusikan ke seluruh provinsi itu mencapai Rp 46,8 triliun.
Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi lebih dari 16 juta petani yang telah terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Amin AK menegaskan bahwa BAKN DPR RI akan terus mengawal efektivitas anggaran subsidi pupuk agar tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi peningkatan produktivitas pertanian nasional.
“Digitalisasi tidak boleh berhenti di sistem, harus ditindaklanjuti dengan pengawasan lapangan dan keterbukaan data. Kami mendorong Kementan dan Pupuk Indonesia untuk membuka akses data bagi publik dan pengawas,” tutupnya.
