Jakarta, JurnalBabel.com – Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kementrian BUMN, PERTAMINA, PLN dan PGN di Jakarta, Senin, (3/2/2020), anggota komisi VI DPR Hendrik Lewerissa mengkritisi data PLN terkait rasio elektrifikasi di Maluku.
“Data yang saya peroleh terkait rasio elektrifikasi PLN di Maluku masih simpang siur. Ada yang mengatakan rasio elektrifikasi di Maluku sudah 92 % bahkan 94%, bahkan 87 %. Ini mana yang benar ? Saya harus merujuk ke data yang mana ini ?,” tegas Hendrik Lewerissa dengan kesal.
Lebih lanjut politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa di Maluku masih ada sekitar 11 ribu rumah warga yang belum memiliki listrik. Sebagian besarnya adalah keluarga yang masuk kategori keluarga pra sejahtera (miskin).
“Saya minta PLN untuk membebaskan biaya pemasangan instalasi listrik dan penyambungan aliran listrik bagi warga yang tidak mampuh di Maluku. Dananya bisa diambil dari dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responsibility/CSR) PLN,” katanya.
Dijelaskan Hendrik, PLN adalah BUMN fungsinya tidak semata-mata menjadi agen pencari keuntungan bisnis bagi negara, tetapi PLN juga adalah Agen Pembangunan (Agent of Development). Sebagai agen pembangunan, sebut Hendrik, PLN harus memberi kontribusi nyata untuk mensejahterahkan rakyat.
“Yah itu, bebaskan biaya pemasangan dan penyambungan listrik di rumah warga kurang mampuh,” tegasnya kembali.
Legislator asal daerah pemilihan Maluku ini menambahkan bahwa manajemen PLN harus melakukan evisiensi di berbagai lini dan PLN harus dikelolah secara profesional dan bertanggungjawab dengan menerapkan tata kelolah perusahaan yang baik (good corporate governance), agar keuntungan yang diperoleh PLN dapat maksimal.
“Sehingga dapat menyumbang dividen kepada negara sebagai pemegang saham, tapi juga membantu masyarakat lewat dana dana CSR,” jelasnya.
Didesak Lewerissa, Direksi PLN menyatakan akan membebaskan biaya pemasangan listrik bagi keluarga kurang mampuh di Maluku melalui kerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota yang ada di Maluku.
PLN menegaskan bahwa sebenarnya program itu sudah berjalan dan sifatnya bertahap sesuai skala prioritas daerah dan akan dilakukan terus sampai tingkat rasio elektrifikasi mencapai 100 % di Maluku.
Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa ia akan menggunakan hak politik pengawasannya selaku Anggota DPR RI yang mewakili rakyat dan daerah Maluku terhadap apa yang disebutnya sebagai komitmen PLN untuk Maluku. (Bie)
Editor: Bobby
