Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR, Hendrik Lewerissa, mempertanyakan kesiapan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) mentransformasi penggunaan energi fosil ke energi baru dan energi terbarukan.
Pasalnya, kata Hendrik, DPR berharap Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EB-ET), dapat disahkan menjadi UU pada tahun ini apabila pemerintah menyetujui RUU usulan DPR ini.
“Kalau UU ini disahkan, salah satu substansinya mengatur soal transformasi sumber-sumber energi dari fosil di PLN tentu pembangkit-pembangkit listrik di PLN, harus beralih ke yang energi yang bersumber dari energi baru dan energi terbarukan,” kata Hendrik Lewerissa dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Dirut PLN, PT Hutama Karya, PT Aviasi Pariwisata Indonesia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
“Saya mohon penjelasan singkat dari Dirut PLN, roadmap yang sudah disiapkan oleh PLN jika nanti UU ini disahkan dan 2024 diimplementasikan, itu bagaimana? Apakah nanti ada usulan PMN lagi ke DPR untuk merealisasikan itu atau bagaimana?” sambungnya.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi Gerindra ini menambahkan RUU EB-ET ini merupakan implementasi komitmen Indonesia yang menyetujui konferensi PBB tentang kerangka kerja perubahan iklim.
“Kita sudah meratifikasi itu dengan UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengatakan dalam proses transformasi energi, pihaknya sudah menghapus 2 Giga Watt PLTU yang awalnya pembangkit batubara. Lalu, 1,1 Giga Watt dihapus dengan renabel energy.
“Kami juga lakukan akselirasi retirement dari pembangkit batubara menggunakan energi transformasi mekanizem. Kami juga dalam proses sampai 2060, kita membangun beberapa skenario untuk mencapai karbo netral 2060,” kata Darmawan Prasodjo.
Darmawan menambahkan, hal itu dilakukan pihaknya bukan semata-mata suatu komitmen, adanya perjanjian PBB atau adanya regulasi.
“Tetapi kami paham betul generasi mendatang harus punya masa depan yang lebih baik dari pada generasi saat ini. Untuk itu kami komitmen penuh untuk jalankannya,” ujarnya.
(Bie)
