Jakarta, JurnalBabel.com – Penyerapan anggaran guna Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sulawesi Selatan masih terserap di bawah 50 persen. Hal ini disebabkan masih ada ketakutan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk menggunakan anggarannya.
Program tersebut dibagi menjadi empat klaster yaitu kesehatan, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), infrastruktur, dan program keringanan utang bagi pelaku UMKM terdampak pandemi.
Untuk itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI ke Sulsel meminta kepada jajaran Polda Sulawesi Selatan untuk memberikan asistensi dan pendampingan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar penyerapan anggaran terkait dengan pemulihan ekonomi bisa maksimal agar penggunaan nya betul-betul tepat sasaran.
“Besarnya anggaran negara yang juga diambil dari rakyat tersebut harus dipastikan benar-benar terserap dengan tepat sasaran ke masyarakat dan menyentuh aspek terdampak, sehingga diperlukan pengawalan dan pengawasan yang melekat dari aparat penegak hukum, utamanya Polda Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan realisasi anggaran PEN ini,” kata Khairul Saleh, dikutip dari situs resmi DPR RI, Minggu (12/12/2021).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyoroti program vaksinasi Covid-19 di wilayah Sulsel yang masih di bawah 70 persen. Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa akhir Desember 2021 harus terlaksana 70 persen dari 7 juta lebih penduduk Sulsel, tetapi hanya mencapai 51 persen. Hal ini karena ada beberapa isu hoaks yang membuat masyarakat tidak percaya dengan vaksinasi.
“Sebagian masyarakat menganggap vaksin itu tidak halal, dan menganggap angka Covid-19 sudah menurun dan tidak perlu lagi suntik vaksin. Ini juga menjadi kerja keras untuk Polda bisa sosialisasi terkait dengan adanya isu hoaks dan vaksin Covid-19 itu penting untuk kekebalan tubuh masyarakat. Mudah-mudahan dengan sisa waktu yang ada bisa mencapai target yang lebih banyak lagi paling tidak sedikit dari 70 persen,” harapnya.
Legislator dapil Kalimantan Selatan I ini berharap Polda Sulsel bisa memberikan pendampingan kepada pemda terkait dengan pemulihan ekonomi agar lebih maksimal dan penanganan isu-isu hoaks yang membuat masyarakat tidak percaya dengan vaksinasi.
“Dengan adanya hoaks dan lain sebagainya, kita harap Polda Sulsel bisa sosialisasi membantu masyarakat menjelaskan persoalan persoalan yang sebenarnya, dan juga selalu memberikan pendampingan kepada pemda untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional,” pungkasnya. (Bie/dpr.go.id)
