Jakarta, JurnalBabel.com – Rakyat Indonesia saat ini dilanda kepanikan akibat dua warga negaranya terjangkit virus corona atau Covid-19. Pemerintah pun dinilai tak sigap antisipasi merebaknya virus yang sudah menewaskan ratusan jiwa di seluruh dunia ini.
“Kepanikan masyarakat bukan tanpa alasan cerdas. Masyarakat melihat karena Pemerintah kurang cepat melakukan antisipasi,” ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Bambang Purwanto, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3/2020).
Lebih lanjut anggota komisi IV DPR ini memaparkan antisipasi yang lemah telah dilakukan pemerintah terhadap Covid-19. Alat sensor pendeteksi panas tubuh dan pemeriksaan di bandara tidak ketat. Begitu juga terjadi di pelabuhan, dimana banyak tenaga kerja asing yang masih bisa masuk ke Indonesia.
Terutama turis dari negara China yang jumlahnya, dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan turis dari Negeri Tirai Bambu ini sebanyak 181.282 di Januari 2020, atau lebih tinggi dibandingkan dengan Januari 2018 yang sebesar 178.665 dan 154.175 pada Januari 2019.
Bukti lainya menurut Bambang Purwanto yakni masker langka dan sulit diperoleh masyarakat, dimana saat ini harga masker di pasaran mencapai ratusan ribu rupiah. Padahal harga masker tersebut sebelum adanya Covid-19 merebak di Indonesia, hanya puluhan ribu rupiah.
“Hal ini bukti kesigapan pemerintah yang lemah,” katanya.
Meski demikian, legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah ini meminta masyarakat tidak panik hadapi Covid-9 ini. Ia juga meminta pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat. “Teriakan teman-teman kita selaku wakil rakyat juga tidak di dengar. Ya kita hanya bisa berdoa kepada Allah,” pungkasnya.
Antisipasi yang Telah Dilakukan Pemerintah
Dihimpun dari berbagai sumber, berikut upaya yang dilakukan Pemerintah:
1. Memasang thermal scan dan menggunakan thermal gun di semua pintu masuk Indonesia
Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi suhu tubuh seseorang ketika masuk ke Indonesia. Jika suhu tubuhnya tinggi, dia akan mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
Menurut Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantoro, kementeriannya sudah menerapkan therma gun untuk pesawat yang masuk ke Indonesia, khususnya dari Cina.
“Sebagaimana diketahui bahwa kita mempunyai thermal scaner yang itu kami gunakan secara penuh, tapi sejalan dengan peningkatan eskalasi maka kami juga saat ini mulai meningkatkan kewaspadaan di awal. Kalau derma scane itu statis kita sekarang sudah mulai masuk ke pesawat,” kata Anung di kantor Kemenkes, Jakarta, Senin 27 Januari lalu.
2. Memberikan kartu kesehatan kepada mereka yang datang dari negara dengan kasus Corona
Kartu kesehatan ini harus ditunjukkan kepada petugas di fasilitas kesehatan jika orang yang baru datang dari luar negeri itu mengalami sakit seperti demam, batuk, dan sesak napas dalam waktu 14 hari sejak kedatangannya ke Indonesia.
Kebijakan ini pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai langkah menghadapi dan menangani virus corona di negeri serumpun sebalai ini.
“Dengan kartu ini akan dilaporkan penumpang yang berasal dari daerah yang terdapat suspect terjangkit virus ini untuk dipantau selama 14 hari oleh fasilitas kesehatan di wilayah setempat dengan kesepakatan jika ada yang tertular maka dalam 14 hari wajib dilaporkan ke Dinas Kesehatan atau puskesmas setempat,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Babel, Mulyono Susanto, Selasa 28 Januari 2020.
3. Memeriksa spesimen kepada sejumlah orang yang diduga mengidap Covid-19
Per tanggal 29 Februari 2020, Kementerian Kesehatan telah memeriksa 143 spesimen terduga (suspect) Covid-19 di Indonesia. Namun seluruh spesimen dinyatakan negatif mengidap Corona.
Spesimen-spesimen tersebut berasal dari pasien yang menunjukkan gejala-gejala seperti influenza berat dan ada riwayat pasien pernah bepergian dari negara-negara yang sekarang dikabarkan positif terjangkit virus Corona. Pemeriksaan dilakukan sebagai antisipasi awal untuk mencegah kemungkinan penularannya di Indonesia.
Karena semua hasil yang diperiksa menunjukkan hasil negatif, maka sebagian besar orang-orang yang diperiksa sudah dinyatakan sembuh dan sudah lama kembali ke rumah mereka masing-masing.
“Kalau dari Januari sekarang sudah pulang semua. Sekarang yang dirawat mungkin tinggal beberapa saja, yang nunggu laboratoriumnya keluar. Kalau hasil labnya negatif dan orangnya sudah sehat untuk apa dipertahankan di rumah sakit,” demikian kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto, kemarin Sabtu (29/2/2020).
4. Menutup akses penerbangan dari dan menuju China
Penutupan akses penerbangan ini dilakukan sejak 5 Februari 2020 pukul 00.00 WIB dan belum dibuka sampai hari ini. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan belum dapat memastikan sampai kapan rute penerbangan tersebut dapat dibuka kembali.
“(Penutupan rute dari dan ke China) Berlaku untuk transit. Sampai kapannya belum tahu,” kata Budi di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa 4 Februari 2020.
5. Melakukan karantina kepada sejumlah WNI dari luar negeri
Sejauh ini, Pemerintah sudah mengkarantinakan 234 WNI yang dipulangkan dari Hubei, China, di Natuna serta 188 kru kapal World Dream di Pulau Sebaru Kecil. Sebanyak 68 WNI kru kapal Diamond Princess juga akan segera dipulangkan dan dikarantina di Pulau Sebaru Kecil.
Para WNI itu kini berada di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, untuk menjalani masa observasi selama 14 hari untuk memastikan kondisi kesehatannya.
“Kondisi mereka baik. Selama tiga hari terakhir tidak ada keluhan panas, batuk, dan suhu tubuhnya juga tidak ada yang di atas 37 derajat (Celcius),” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI Achmad Yurianto di Yogyakarta Sabtu 29 Februari 2020.
6. Berencana membangun rumah sakit khusus wabah
Pemerintah berencana membangun rumah sakit khusus penanganan wabah di Indonesia. Saat ini, pemerintah tengah mempertimbangkan sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi tempat pembangunan rumah sakit itu.
Hal itu dikabarkan setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhulam) Mahfud MD bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menggelar rapat koordinasi terbatas membahas rencana pendirian rumah sakit khusus untuk menangani penderita penyakit menular di Kemenkopolhukam pada 7 Februari 2020 lalu.
“Ada kriteria harus dekat pangkalan militer agar mudah evakuasi, dekat bandara. Itu aja kriterianya, tapi banyak yang berpendapat sebenarnya tidak perlu ada di pulau tersendiri (kosong), bisa di pulau yang sudah ada penghuninya, sudah ada penduduknya,” kata Mahfud. (Bie)
Editor: Bobby
