Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi II DPR, Anwar Hafid, menyebut ide atau gagasan mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dari masyarakat melalui skema crowd funding sebagai sesuatu yang aneh. Semestinya, pembangunan IKN sesuai skema awal, anggarannya dari kas negara maupun investasi pihak swasta.
“Crowd funding bagi IKN adalah ide aneh, karena jika pun untuk kepentingan infrastruktur selain lewat APBN bisa pula lewat swasta,” kata Anwar Hafid dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/03/2022).
Ide kemungkinan skema pembiayaan pembangunan IKN melalui crowd funding sebelumnya dilontarkan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono dalam wawancaranya dengan Tempo. Crowd funding atau urun dana merupakan penggalangan dana dengan melibatkan banyak orang.
Menurut Anwar Hafid, lebih dari dua tahun terakhir masyarakat sudah sangat terpukul akibat pandemi Covid-19. Pemerintah juga diyakini telah memahami dengan kondisi masyarakat tersebut. Terlebih belakangan masyarakat juga makin kesulitan akibat kenaikan sejumlah komoditas pangan.
“Masyarakat dan daya beli publik belum selesai terpukul karena pandemi, maka mengharapkan dana publik untuk pembangunan IKN sangat-sangat aneh,” tegas Anggota Fraksi Demokrat itu.
Legislator dari Dapil Sulawesi Tengah itu mendorong pemerintah untuk konsisten dengan skema pembiayaan untuk pembangunan IKN. Dimana disampaikan pada gambaran umumnya bahwa IKN dibangun dari kas negara maupun investasi sektor non pemerintah.
“Karena itu, mending pemerintah fokus mendorong skema investasi dan swasta atau APBN,” kata Anwar Hafid yang juga mantan Bupati Morowali dua periode tersebut.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono dalam wawancara dengan Tempo, Senin 21 Maret 2022, mengatakan pembangunan IKN bisa berasal dari masyarakat melalui crowd funding atau urun dana. Keikutsertaan masyarakat dianggap membuat tata-kelola pembangunan ibu kota supaya baik.
“Nanti kan bisa juga dari masyarakat pakai crowd funding. Segala model creative funding akan kami eksplor,” kata Bambang.
Ia menyatakan agar masyarakat mau mendanai pembangunan IKN, peran APBN cukup penting sebagai jangkar yang menciptakan kepercayaan bagi calon investor. Keikutsertaan masyarakat dengan urun dana dalam pembangunan IKN disebutnya dapat membuat tata-kelola pembangunan IKN baik.
Pada tiga tahun ke depan, Bambang optimis apabila proyek pembangunan IKN akan mendapatkan kepercayaan pasar. Dengan kepercayaan pasar itu pula, maka pemodal atau swasta akan masuk dengan jumlah investasi yang besar.
“Tentunya mereka ingin (investor) lihat keseriusan pemerintah untuk memulai,” kata Bambang. (Bie)
