Jakarta, JurnalBabel.com – Janji Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing atau pekerja alih daya yang disampaikannya saat berpidato di Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025), dinilai sulit untuk direalisasikan.
Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensat), mengatakan Presiden Prabowo sudah menerima 6 tuntutan yang diminta oleh buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional.
Tuntutan tersebut yakni, hapus oursourcing, menetapkan standar upah yang layak dan membentuk satuan tugas (Satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK), menyusun Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, berantas korupsi dan sahkan RUU Perampasan Aset.
Menurut Hensat, dari 6 tuntutan tersebut, hapus outsourcing yang paling sulit untuk dipenuhi pemerintahan Presiden Prabowo. Sebab, lanjut dia, hal itu harus melibatkan pihak lain yakni pengusaha.
Untuk penuhi janji tersebut, tambah Hensat, Presiden Prabowo juga meminta semua pihak untuk realistis jaga kepentingan investor.
“Pak Prabowo menerima 6 tuntutan dari buruh. Dari 6 tuntutan ini, beberapa sudah saya nilai susah untuk dipenuhi, misalnya penghapusan outsourcing. Karena harus melibatkan pihak yang satu lagi, pihak pengusaha tuh,” kata Hensat dikutip dari akun youtube pribadinya, Sabtu (3/5/2025).
“Tapi kemarin pak Prabowo sempat disebut penghapusan outsourcing, tapi kemudian di bilang ya kita harus bertanya dulu nih kepada pengusaha kira-kira gimana,” tambah Hensat yang juga pendiri lembaga survei KedaiKopi ini.
Perbaiki Regulasi
Terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, mempertanyakan janji Prabowo itu. Pasalnya, kata dia, penggunaan perusahaan pihak ketiga atau oursourcing legal di seluruh dunia.
Menurut, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah yakni memperbaiki regulasi terhadap sistem outsourcing itu. Termasuk pemberian jaminan perlindungan dan keamanan pekerja termasuk kesejahteraannya.
“Yang perlu diperbaiki adalah regulasinya, terutama perlindungan dan keamanan pekerjaan nya,” kata Irma Suryani kepada wartawan, kemarin.
Lebih lanjut, Irma juga menyoroti penggunaan pekerja outsourcing di dunia kerja saat ini. Penggunaan pekerja outsourcing sejatinya menurutnya tidak masalah, tapi tidak untuk perusahaan-perusahaan inti yang salah satu bidangnya bergerak di bidang bongkar muat.
“Tetapi justru di omnibus pekerjaan inti malah diperbolehkan untuk outsourcing! Ini yang harus diperbaiki,” pungkas Irma.
Sebelumnya, Presiden Prabowo berjanji segera menghapus sistem pekerja outsourcing. Namun ia meminta semua pihak realistis untuk juga menjaga kepentingan investor.
“Tapi kita juga harus realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” kata Prabowo saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monas Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Untuk itu, dia mengajak para buruh bekerja sama dengan investor. Prabowo menyampaikan dirinya akan mempertemukan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia dengan pimpinan buruh di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat.
“Saya akan katakan kepada para pengusaha tidak boleh kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja hidup dengan baik,” ujar Prabowo.
