Jakarta, JurnalBabel.com – Lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis laporan hasil riset kualitatif yang menyoroti kriteria pemimpin ideal bagi masyarakat Indonesia.
Integritas dan ketegasan muncul sebagai dua karakter utama yang paling diharapkan, meskipun terdapat perbedaan persepsi antara kelompok elite dan non-elite.
Laporan bertajuk “Eksplorasi Kriteria Pemimpin Ideal Nasional” ini dipublikasikan pada Ahad (11/1/2026). Riset kualitatif tersebut dilakukan melalui metode Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung pada 2-3 Desember 2025.
FGD melibatkan 30 responden dari beragam latar belakang, mencakup akademisi, NGO, mahasiswa, jurnalis, ibu rumah tangga, pengemudi ojek online, pedagang, pengusaha, ketua RT, dan guru. Komposisi responden terdiri dari 73,3 persen laki-laki dan 26,7 persen perempuan.
Pendiri lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengatakan penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada masyarakat mengenai kriteria pemimpin yang ideal untuk dipilih di masa mendatang.
“Jadi hari ini kita tidak bicara tentang siapa, kita tidak bicara tentang nama, tapi kita memberikan masukan kepada rakyat Indonesia. Ini loh sebetulnya dari hasil FGD kita, pemimpin idealnya itu seperti apa,” kata Hensa.
Hasil FGD KedaiKOPI menyoroti adanya perbedaan signifikan antara pandangan kelompok elite dan non-elite dalam menentukan kriteria pemimpin ideal. Kelompok elite cenderung berfokus pada strategi makro dan kebijakan jangka panjang, sementara non-elite lebih menekankan pada respons mikro terhadap kebutuhan sehari-hari.
Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan pendidikan dan akses informasi di masyarakat, dengan fokus utama riset pada karakter, kompetensi, serta isu kebijakan prioritas.
Dari segi karakter, kelompok elite memandang pemimpin merakyat melalui aktivitas “blusukan” untuk membangun citra dan orientasi kesejahteraan. Ketegasan bagi elite diartikan sebagai kemampuan dalam perencanaan strategis dan keberanian mengambil risiko. Sementara itu, sifat visioner lebih kuat di kalangan elite sebagai tujuan jangka panjang.
Sebaliknya, kelompok non-elite lebih menekankan pada gestur empatik, tampilan sederhana, serta respons cepat terhadap krisis seperti bencana. Bagi non-elite, religiusitas seringkali menjadi jalan pintas untuk menilai moral pemimpin, yang diwujudkan melalui ritual keagamaan dan perhatian terhadap isu global seperti Palestina.
Dalam hal kompetensi, elite mengukur kecerdasan dari kualitas berpikir berbasis data dan logika, dengan kemampuan pemecahan masalah strategis yang melibatkan tim kompeten, regulasi, serta wawasan geopolitik dan ekologis dalam tata kelola pemerintahan.
Kelompok non-elite, di sisi lain, memprioritaskan legitimasi ijazah, kemampuan komunikasi dengan bahasa keseharian, arahan langsung kepada bawahan, serta pemerataan akses dasar.
Kredensial seperti pengalaman dan prestasi tanpa kontroversi dibutuhkan oleh kedua kelompok, namun non-elite menambahkan kriteria keluarga yang bersih dari masalah.
Temuan KedaiKOPI juga menggambarkan perbedaan prioritas isu kebijakan. Elite memprioritaskan geopolitik kedaulatan global, lingkungan (termasuk moratorium tambang), serta good governance (regulasi BUMN dan militer).
Non-elite lebih fokus pada isu-isu yang berdampak langsung pada kehidupan mereka, seperti pungli birokrasi, layanan BPJS, kanal aduan, bantuan sosial, pangan murah, serta isu Palestina sebagai geopolitik terbatas.
Meskipun demikian, kedua kelompok sepakat mengenai pentingnya pemerataan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dengan non-elite lebih dekat pada kebutuhan langsung.
Sumber: mureks.co.id
