Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang menggelontorkan insentif sebesar Rp12,8 triliun menjelang Ramadan dan Lebaran 2026.
Paket kebijakan tersebut meliputi bantuan pangan, subsidi transportasi mudik, serta kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja.
Menurut Amin, kebijakan ini relevan karena Ramadan dan Idulfitri merupakan momentum konsumsi terbesar dalam kalender ekonomi nasional.
“Konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya, ketika daya beli rakyat terjaga, stabilitas ekonomi nasional ikut terjaga,” ujar legislator dari Dapil Jawa Timur IV (Jember dan Lumajang) tersebut, Jumat (13/2/2026).
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat pada musim mudik tahun lalu mencapai sekitar 146 juta orang atau lebih dari separuh penduduk Indonesia.
Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan 2024 yang sempat menyentuh sekitar 193 juta orang, namun tetap menunjukkan mobilitas domestik yang sangat besar.
Pergerakan jutaan orang ini selalu menjadi pemicu perputaran uang dalam skala nasional.
Data dari kalangan dunia usaha menunjukkan bahwa perputaran uang selama periode Lebaran 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp137 triliun. Meski sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar Rp157 triliun, angka tersebut tetap mencerminkan besarnya aktivitas ekonomi musiman yang tersebar ke berbagai daerah tujuan mudik.
Amin menjelaskan, arus uang yang dibawa pemudik ke kampung halaman akan menggerakkan sektor perdagangan, UMKM, transportasi, kuliner, hingga pariwisata lokal.
“Daerah seperti Jember dan Lumajang yang menjadi tujuan mudik tentu merasakan dampak langsung. Uang berputar di pasar tradisional, toko kelontong, pelaku UMKM, dan jasa transportasi lokal,” ujarnya.
Ia menilai bantuan pangan yang diberikan pemerintah sangat penting untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Lonjakan permintaan menjelang Lebaran kerap memicu kenaikan harga beras, gula, minyak goreng, dan komoditas lainnya.
Dengan intervensi pemerintah, tekanan inflasi musiman dapat ditekan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Bantuan pangan bukan hanya soal distribusi bantuan, tetapi juga soal menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Namun pemerintah harus memastikan data penerima akurat dan distribusi tepat sasaran,” tegasnya.
DPR RI tentu saja akan menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan APBN benar-benar efektif dan tidak terjadi kebocoran.
Terkait subsidi transportasi mudik, Amin menilai kebijakan ini membantu mengurangi beban biaya perjalanan masyarakat. Biaya transportasi sering menjadi komponen pengeluaran terbesar saat Lebaran.
Dengan subsidi, masyarakat memiliki ruang fiskal lebih longgar untuk membelanjakan uangnya di daerah, sehingga memperkuat konsumsi domestik.
Sementara itu, kebijakan Work From Anywhere (WFA) dinilai sebagai langkah adaptif untuk mengurai kepadatan arus mudik dan menjaga produktivitas. Dengan fleksibilitas kerja, masyarakat dapat mengatur waktu perjalanan lebih baik tanpa mengganggu pelayanan publik maupun kinerja institusi.
Mengenai target pertumbuhan ekonomi 6 persen tahun ini, Amin menegaskan bahwa stimulus Ramadan–Lebaran memang bukan satu-satunya faktor penentu.
“Kebijakan ini bersifat penopang jangka pendek. Untuk mencapai 6 persen secara berkelanjutan, kita tetap membutuhkan investasi produktif, hilirisasi industri, penguatan ekspor bernilai tambah, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas,” jelasnya.
Namun demikian, ia optimistis momentum Ramadan dan Lebaran tetap menjadi katalis penting bagi pertumbuhan ekonomi triwulan berjalan.
Dengan jumlah pemudik yang besar dan potensi perputaran uang ratusan triliun rupiah, efek pengganda terhadap ekonomi nasional cukup signifikan.
“Yang terpenting, rakyat merasakan langsung manfaatnya: harga terkendali, mudik lebih terjangkau, usaha kecil ramai pembeli, dan ekonomi daerah bergerak. Itulah esensi kebijakan fiskal yang berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
