Jakarta, JurnalBabel.com – Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensa), menilainpemerintah Indonesia dinilai sedang berada dalam fase darurat komunikasi publik.
Kondisi ini, menurut Hensa, membuat berbagai kebijakan dan pesan strategis dari pemerintah sulit dipahami masyarakat luas.
Darurat komunikasi tersebut tercermin dari banyaknya salah tafsir publik terhadap pernyataan pemerintah. Contohnya, pernyataan stok BBM hanya bertahan 20 hari yang tidak dijelaskan lebih lanjut.
Padahal, menurutnya, ada perjanjian dengan Amerika Serikat yang disebut bisa memenuhi 80 persen kebutuhan BBM nasional.
“Gara-gara darurat komunikasi ini, pesan-pesan dan strategi politik Pak Prabowo tidak tersampaikan dengan baik sehingga rakyat banyak salah paham,” kata Hensa kepada wartawan, Jumat (6/3/2026).
Hensa, yang juga menulis buku bertajuk “Riah Riuh Komunikasi” pun menilai Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan strategi yang disebut oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad itu sebagai “politik berselancar”. Strategi ini, menurut Hensa, sengaja membiarkan ruang kritik dan hujatan demi mencapai tujuan yang lebih besar.
“Saya memahami bahwa politik Pak Prabowo yang berselancar itu membiarkan dirinya dihujat oleh sebagian masyarakat, tapi demi menyelamatkan bangsanya, lebih menyelamatkan rakyatnya,” ujar Hensa, mengutip pemahamannya dari pernyataan Dasco saat peluncuran buku Republik Menggugat karya Syahganda Nainggolan di ITB, Jawa Barat (5/3/2026).
Hensa melihat adanya kesenjangan pemahaman antara masyarakat dengan maksud sebenarnya dari strategi tersebut. Ia melihat, apa yang tampak sebagai kelemahan, justru merupakan bagian dari pendekatan politik yang sedang dijalankan Prabowo.
Masyarakat, kata Hensa, sebaiknya menunggu penjelasan resmi dari pemerintah sebelum menarik kesimpulan lebih jauh.
“Dasco menyampaikan, politik berselancar ini ditengarai bisa memenuhi kebutuhan BBM kita sampai puluhan persen, karena perjanjian dengan Amerika Serikat. Ada 1.080 komoditi yang 0 persen,” kata Hensa.
“Maka dari itu rakyat harus melihat, bila apa yang dikatakan Dasco pada saat peluncuran buku Syahganda itu benar, maka ini mungkin adalah strategi yang terbaik menurut Prabowo yang bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia, menyelamatkan Indonesia sekaligus, apa lagi saat zaman perang seperti saat ini,” jelasnya.
Namun, ironisnya, strategi yang disebut bisa menyelamatkan ekonomi itu justru terhalang oleh komunikasi pemerintah yang sedang darurat. Akibatnya, niat baik dan manfaat jangka panjang sulit dipahami publik.
Pemerintah dinilai perlu segera memberikan penjelasan yang lebih terbuka dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud Dasco dengan “politik berselancar” Prabowo.
“Sebaiknya kita tunggupenjelasan dari pemerintah tentang politik berselancar Pak Prabowo ini sehingga tidak ada kesalahpahaman dan semuanya bersatu juga guyub demi Indonesia yang lebih baik,” pungkas Hensa.
