Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menyoroti pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang mempersilakan kampus memiliki minimal satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Irma menekankan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam pembentukan SPPG atau dapur makan bergizi gratis (MBG).
“Kan targetnya pertumbuhan ekonomi masyarakat? Jadi yang harus didahulukan masyarakat. Jangan sampai masyarakat mau join bikin dapur kesulitan karena institusi ikutan bikin dapur,” kata Irma Suryani kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).
Irma meminta BGN mengevaluasi dahulu dapur SPPG yang tak sesuai standar. Ia menyoroti sejumlah SPPG yang bermasalah lantaran sumber daya manusia (SDM) di dalamnya melakukan pelanggaran.
“Yang paling utama untuk saat ini BGN harus melakukan evaluasi dapur-dapur yang tidak sesuai standar dan SPPG yang nakal dalam penyediaan menu dan sudah berkali-kali ditegur harusnya ditutup. Selain itu, SDM BGN di tiap SPPG juga wajib dievaluasi jika SPPG tersebut koruptif,” tegasnya.
Irma mengaku tidak masalah jika kampus ikut berpartisipasi dalam pembentukan SPPG. Namun, ia ingin pembentukan SPPG tidak mengganggu proses belajar-mengajar.
“Soal BGN melibatkan kampus untuk ikut berpartisipasi membangun SPPG menurut saya tidak masalah sepanjang tidak mengganggu proses belajar mengajar karena kan SPPG ini sifatnya bisnis,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem ini lantas menyoroti pembukaan SPPG yang sudah ditutup oleh BGN saat ini. Ia ingin ada informasi yang jelas dan terukur mengenai hal itu.
“Menurut saya BGN harus clear dulu. Kan infonya pembukaan SPPG sudah ditutup, mengingat yang sedang berproses telah mencukupi kebutuhan SPPG di seluruh Indonesia. Lagi pula masih banyak masyarakat yang sudah membangun SPPG 100% sekarang bingung akibat keputusan rollback nasib mereka sekarang tidak menentu,” kata Irma.
“Dulu disuruh bikin dulu bangunannya nanti jika sudah 100% baru diproses, ada beberapa yang datang ke DPR mengadukan nasibnya karena sudah terlanjur membangun tapi bingung karena portal ditutup,” tambahnya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya mengatakan kampus dapat mempertimbangkan untuk memiliki minimal satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini dikatakan untuk membantu peningkatan gizi nasional.
“Saya kira kampus perlu memahami ini, karena ini peluang besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari sivitas akademika sendiri,” ujar Dadan dikutip dari Antara, Kamis (30/6/2026).
Kampus di Indonesia yang kini memiliki SPPG adalah Universitas Hasanuddin (Unhas). Kemudian juga IPB University dan beberapa kampus swasta.
“Di IPB sudah ada, di beberapa perguruan tinggi swasta sudah ada, tapi yang pertama di PTN di Indonesia Timur, Unhas selalu leading dalam hal tersebut dan saya ucapkan selamat,” kata Dadan, Kamis (30/6/2026).
