Jakarta, JurnalBabel.com – Dalam rapat kerja komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan pokok bahasan Reformasi Penganggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) tahun 2021 yang digelar di Jakarta pada Selasa (24/6/2020).
Anggota komisi XI DPR Anis Byarwati mengingatkan pihak pemerintah bahwa anggaran memiliki peran utama atau instrument penting untuk mensejahterakan rakyat.
“Sebelum kita membahas tentang redesain anggaran, kita tempatkan dulu bahwa peran anggaran sebagai instrumen utama dalam mensejahterakan rakyat. Karena itu, tata kelola anggaran yang baik akan menentukan arah kebijakan dan menentukan sejauh mana kita bisa mencapai tujuan kita bernegara,” kata Anis.
Dalam reformasi anggaran yang dilakukan saat ini, pemerintah menggunakan konsep Zero-Based Budgeting, yaitu perencanaan anggaran tiap tahunnya harus memulai dari awal (zero basis) tanpa mengacu pada rencana kegiatan atau hasil kegiatan di periode sebelumnya (incremental basis).
Termasuk dalam kerangka zero based budgeting adalah basic spending yaitu adanya standar harga dan kegiatan sebagai upaya efisiensi birokrasi.
Kerangka lain adalah Performance Based Budgeting yaitu komite penilaian memiliki indikator baku untuk penilaian agar alokasi kebutuhan, sesuai prioritas dan sinkron antara kementerian/lembaga dan sinkron pula antara pusat dan daerah. Dan proses pelaksanaan anggarannya menggunakan Result Based Execution, yaitu pelaksanaan anggaran berbasis hasil yang dicapai.
Hal lain yang termasuk dalam kerangka zero based budgeting adalah Anticipatory Spending, yaitu belanja yang disiapkan sebagai buffer untuk menghadapi berbagai risiko gejolak seperti resesi ekonomi, bencana alam, serta penyebaran wabah penyakit.
Mekanisme pelaksanaan Anticipatory Spending harus dibuat dengan menyesuaikan berbagai risiko tersebut. Anis menilai bahwa kerangka yang digunakan dalam penganggaran ini sudah cukup baik.
Namun Anis memberikan catatan “Ini adalah pengalokasian yang cukup menarik tetapi harus jelas, konsisten, profesional, dan proporsional. Pemerintah juga perlu menjelaskan plus dan minus penggunaan konsep Zero Based Budgeting ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, politisi PKS ini juga memberikan catatan kritis lainnya. Ia menekankan bahwa reformasi system penganggaran harus mampu mendorong agar belanja lebih efisien namun tetap produktif, fokus pada program prioritas, tetap berorientasi pada hasil, dan selalu antisipatif terhadap ketidakpastian.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar dengan serius menyiapkan roadmap. “Roadmap yang jelas dan terukur menjadi salah satu kunci keberhasilan setiap program,” ujarnya.
Antisipatory anggaran menjadi catatan lain yang diberikan Anis. Berkaca pada kejadian pandemic covid-19 yang tidak terduga, pemerintah diminta untuk memperkuat anggaran antisipatory sebagai bentuk langkah antisipasi dan mitigasi akibat dampak yang timbul dari peristiwa yang tidak diperkirakan terjadi sebelumnya.
“Supaya pemerintah sudah siap menghadapi dampak resiko perekonomian yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa seperti adanya krisis global, bencana alam atau wabah agar lebih cepat penanganannya dan sebagai antisipasi dampak turunannya,” ungkapnya.
Sebagai penutup, legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini mengingatkan bahwa bagaimanapun anggaran disusun dengan baik, semua tetap terpulang kepada sumber daya manusianya.
“Para perencana dan pengelola anggaran harus menjaga integritas dan akuntabilitasnya. Tetap mengedepankan amanah dan istiqomah dalam mengedepankan kepentingan rakyat,” pungkasnya. (Bie)
Editor: Bobby
