Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS, Amin Ak, meminta pemerintah memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas global untuk memperkuat ketahanan fiskal dan menjaga keberlanjutan APBN di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia.
Menurut Amin, eskalasi geopolitik di Timur Tengah telah mendorong kenaikan harga minyak dunia yang kemudian ikut mengerek harga sejumlah komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, nikel, tembaga, dan crude palm oil (CPO). Kondisi tersebut membuka peluang tambahan penerimaan negara atau windfall revenue yang perlu dioptimalkan secara terukur.
“Ketika harga komoditas global meningkat, negara harus memastikan manfaatnya benar-benar masuk ke APBN untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional,” ujar Amin dalam keterangannya, Ahad (10/5/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan simulasi sensitivitas fiskal pemerintah, setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar USD1 per barel di atas asumsi APBN dapat membebani posisi fiskal hingga sekitar Rp6,8 triliun. Sementara kenaikan harga batu bara sebesar USD10 per ton berpotensi menambah penerimaan negara sekitar Rp1,68 triliun dan kenaikan harga CPO USD10 per ton dapat memberikan tambahan sekitar Rp2,15 triliun.
Amin menilai potensi tersebut harus segera direspons dengan langkah konkret, terutama karena harga minyak dunia sempat melonjak jauh di atas asumsi APBN yang berada di kisaran USD70 per barel. Di sisi lain, kenaikan harga energi global juga berpotensi memperbesar beban subsidi dan tekanan terhadap defisit anggaran.
Karena itu, Amin mendorong pemerintah memperkuat berbagai instrumen penerimaan negara, mulai dari optimalisasi royalti, penguatan pengawasan ekspor, pengetatan praktik under invoicing, hingga evaluasi kebijakan pungutan ekspor atau biaya keluar untuk komoditas tertentu yang mengalami lonjakan harga signifikan.
“Pemerintah harus kreatif dan tegas menjaga resiliensi fiskal. Jangan sampai momentum kenaikan harga komoditas justru tidak memberikan dampak optimal terhadap penguatan APBN,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah menyiapkan buffer fiskal melalui efisiensi belanja negara sebesar Rp120–130 triliun serta implementasi program biodiesel B50 yang diperkirakan mampu menghemat devisa impor energi hingga Rp40–48 triliun.
Namun Amin mengingatkan bahwa penguatan fiskal tidak boleh hanya bergantung pada siklus harga komoditas global. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat hilirisasi industri nasional agar Indonesia memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari sumber daya alamnya.
“Hilirisasi nikel, pengembangan industri baterai kendaraan listrik, penguatan bioenergi, dan industrialisasi berbasis SDA harus dipercepat agar penerimaan negara lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Selain optimalisasi sektor komoditas, Amin juga meminta pemerintah memperkuat reformasi perpajakan melalui integrasi data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penutupan berbagai celah kebocoran penerimaan negara.
“APBN harus tetap menjadi instrumen utama untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi. Karena itu setiap potensi penerimaan negara harus dikelola secara optimal, adil, dan berkelanjutan,” pungkas Amin.
