Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Husni, mendorong agar kebijakan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, penetapan potensi kenaikan biaya haji perlu dilakukan secara transparan, efisien, terjangkau, dan berkeadilan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan serta perlindungan bagi jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
“Kita akan mencari komposisi yang pas biaya haji 2027,” kata Husni dikutip dari akun instagram pribadinya, Kamis (20/8/2026).
Husni mengungkapkan, komponen utama yang membuat biaya ibadah haji 2027 berpotensi mengalami kenaikan berada pada biaya penerbangan.
“Tapi kita juga mengerti perbedaan kurs US Dollar yang dulu ditetapkan Rp16.500 sekarang menjadi Rp17.500. Itu kan 30 persen komponen yang paling berat itu di penerbangan, lainnya di transportasi, akomodasi dan juga di katering,” ungkapnya.
Husni menambahkan, biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 ini perlu menjaga keseimbangan antara keterjangkauan biaya dan keberlanjutan pengelolaan dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH.
Artinya, kata Husni, harus berkeadilan untuk calon jemaah haji yang berangkat pada 2027 dan berkeadilan untuk calon jemaah haji berangkat pada tahun-tahun selanjutnya.
“Jadi disini tidak ada satu pihak pun yang dirugikan supaya BPKH tetap bisa berjalan dan memberikan kenyamanan untuk para calon jemaah haji yang akan berangkat pada masa yang akan datang,” pungkas legislator asal dapil Sumatera Utara ini.
