Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Hendrik Lewerissa, Kementerian Negara BUMN dibawah pimpinan Menteri Erick Thohir sedang melakukan pembenahan. Tentu pembenahan dilakukan setelah melakukan evaluasi kinerja BUMN selama ini.
“Diharapkan BUMN ini menjadi entitas usaha atau unit usaha yang bisa memberi manfaat yang sebesar-sebesarnya pada negara dan tentu tetap dalam kondisi yang sehat menguntungkan, sehingga selain memberi kontribusi yang signifikan pada negara,” ujar Hendrik Lewerissa di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Lebih lanjut Hendrik mengatakan BUMN juga bisa menyerap tenaga kerja sebanyak banyaknya. Selain deviden atau keuntungan, BUMN juga kontribusinya pada negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehingga, paparnya, ada tiga kontirbusi BUMN yaitu lewat yang langsung adalah deviden, pajak dan PNBP.
“Tentu karena itu hasil usaha negara. Itu kan tiga kontribusi BUMN pada negara. Kita tahu betul bahwa sebagai pilar ekonomi bangsa, BUMN ini kan idealnya harus berada dalam kondisi yang sehat dan profit,” katanya.
Untuk memastikan kondisi BUMN yang sehat dan profit, Hendrik menilai wajar Meneg BUMN Erick Thohir melakukan upaya pembenahan. Termasuk pada PT Pertamina dan PT PLN. Konsekuensi dari pembenahan tersebut, Hendrik menyebut tentu ada perombakan dijajaran managemennya, baik dilevel pengurus maupun pengawas atau komisarisnya.
“Nah jadi kita berharap pilihan sumber daya manusia atau figur yang dipandang pantas untuk menjadi nahkoda di PT PLN itu adalah pilihan yang tepat dan tidak salah,” sebutnya.
Disatu sisi, anggota badan legislasi (baleg) DPR ini belum dapat menilai Erick Thohir menunjuk mantan Menkominfo yang juga mantan wakil direktur utama PT PLN Rudiantara. Sebab, katanya, untuk menguji kapasitas dan kapabilitas seorang direktur atau dirut, itu hanya lewat BUMN yang bersangkutan setelah melewati waktu tertentu.
“Kita kan tidak bisa menguji orang itu ketika dia menduduki jabatan dirut, apa parameter kita? Tapi kalau berjalannya waktu dan kemudian dievaluasi oleh pemegang saham dalam RUPS, lalu ketahuan ternyata BUMN yang dinahkodai oleh si A atau si B memang benar-benar lebih baik dari manajemen sebelumnya. Itu rasionalitasnya ada disitu,” paparnya.
Legislator asal daerah pemilihan Maluki ini meminta upaya pembenahan itu lebih difokuskan oleh Meneg BUMN kepada BUMN yang memang ditemukan atau diketahui atau teridentifikasi memang dalam kondisi yang tidak sehat. “Itu saja dulu yang jadi skala prioritas. Itu aja dulu fokus,” tegasnya. (Bie)
