Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi keluaran pada masing-masing kedeputian yang ada di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dapat menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga saat menyusun perencanaan.
Hal ini dikemukakannya di Rapat kerja Komisi XI dengan Menteri PPN/ Kepala Bappenas dalam pembahasan Laporan Keuangan Tahun 2022 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
“Bayangan saya karena ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional maka apa yang menjadi output dari Bappenas itu dijadikan pedoman oleh semua Kementerian/Lembaga bahkan oleh Pemerintah Daerah. Sejauh mana output itu memang benar-benar dipedomani oleh setiap K/L dalam membuat RKP, lalu hasilnya seperti apa?,” kata Zulfikar seperti dilansir dari situs resmi DPR RI.
Anggota Fraksi Partai Golkar ini juga meminta kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas untuk memberikan contoh pengaplikasian RKP yang dibuat oleh masing-masing kedeputian di Kementerian/Lembaga terkait.
Ia juga berharap dengan begitu maka pemerintah dapat membuat perencanaan dan melaksanakannya sesuai dengan pencapaian yang diinginkan.
“Kelihatannya perlu dikasih contoh masing-masing kedeputian itu. Kita buat output begini kalau dipakai oleh K/L seperti apa, lalu hasilnya bagaimana? Sehingga ke depan kita akan bisa lebih baik lagi dalam membuat perencanaan dan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang kita inginkan,” pungkas legislator Dapil Jawa Timur III itu.
Kementerian PPN/Bappenas terdiri dari 12 Satuan Kerja dengan 9 Deputi Bidang antara lain: (1) Bidang Ekonomi, (2) Bidang Pengembangan Regional, (3) Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, (4) Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, (5) Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, (6) Bidang Sarana dan Prasarana, (7) Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, (8) Bidang Pendanaan Pembangunan, (9) Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
Dijelaskan dalam rapat oleh kemen PPN/ Kepala Bappenas bahwa salah satu output dari masing-masing Deputi Bidang adalah Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun anggaran selanjutnya. Selain itu ada pula output lain seperti peta jalan, kebijakan, rencana induk, desain dan rekomendasi lainnya. (Bie)
