Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menilai, penundaan pembatasan subsidi BBM merupakan langkah yang sangat tepat.
Menurutnya, dengan kondisi ekonomi global dan nasional saat ini yang sedang menghadapi ketidakpastian, pembatasan subsidi BBM bisa memperburuk situasi karena akan meningkatkan biaya hidup dan menurunkan daya beli masyarakat.
Belum lagi ungkap Amin bahwa berbagai indikator ekonomi saat ini sudah menunjukkan adanya pelemahan daya beli masyarakat. Jika ditambah dengan pencabutan subsidi BBM maupun tarif CommuterLine, maka penurunan daya beli akan semakin dslam.
“Deflasi yang terjadi 5 bulan berturut-turut ditengah cukup pasokan barang kebutuhan pokok, menunjukkan penurunan daya beli,” ungkap Amin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/10/2024).
Banyaknya pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu faktor dari melemahnya daya beli yang berujung pada melandainya permintaan barang dan deflasi.
Lebih lanjut Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu mengingatkan, pencabutan subsidi BBM akan memiliki multiplier effect atau efek berantai.
Harga BBM naik akan menyebabkan kenaikan biaya angkutan atau transportasi sehingga mendorong naiknya harga barang kebutuhan pokok dan harga serta biaya lainnya.
Banyak masyarakat yang masih bergantung pada subsidi BBM untuk kebutuhan sehari-hari. Pembatasan subsidi bisa berdampak negatif pada kelompok masyarakat yang paling rentan.
“Semakin lemahnya daya beli rakyat juga berdampak bagi keberlangsungan pelaku usaha terutama UMKM. Saat ini saja, produk atau barang jualan mereka sulit laku, apalagi kalau daya beli makin terpuruk,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.
Penundaan pembatasan subsidi BBM memberikan waktu bagi pemerintah untuk mencari solusi yang lebih adil.
Pembatasan subsidi BBM bisa memicu ketidakpuasan dan protes dari masyarakat. Dengan menunda kebijakan ini, pemerintah berusaha menjaga stabilitas sosial.
Selain itu, penundaan memberikan waktu bagi pemerintah untuk mempersiapkan infrastruktur dan sistem yang lebih baik untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Ini termasuk penggunaan teknologi untuk memantau dan mengontrol distribusi BBM subsidi.
Selama ini, disinyalir masih banyak sektor industri dan perkebunan yang menggunakan BBM bersubsidi. Kebocoran seperti ini disinyalir sudah berlangsung bertahun-tahun dan nyaris tidak berhasil dibereskan.
Penundaan pembatasan subsidi BBM memungkinkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih matang dan komprehensif, yang mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan politik.
Pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan lebih ramah lingkungan.
Selain itu, biofuel yang dihasilkan dari bahan organik seperti tanaman dan limbah menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan dibandingkan bahan bakar fosil.
“Indonesia perlu segera menyusun peta jalan terpadu untuk memastikan pelaksanaan biodiesel yang efektif,” desaknya.
Di samping itu, diperlukan tata kelola kelapa sawit berkelanjutan melalui intensifikasi, transparansi, dan ketertelusuran, serta peningkatan kesejahteraan petani.
Hilirisasi dan pengembangan biofuel generasi kedua juga penting untuk menjaga ketahanan energi nasional.
“Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum dapat mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi, sehingga konsumsi bahan bakar fosil bisa berkurang secara signifikan,” pungkasnya.
