Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak, mengapresiasi peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui setoran dividen.
Namun demikian, Amin mendorong agar BUMN terus meningkatkan program pemberdayaan dan pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“BUMN dan UMKM merupakan dua pilar penting perekonomian nasional. BUMN bisa menjadi sandaran bagi UMKM, sehingga saat BUMN tumbuh tinggi UMKM pun ikut tumbuh,” ujar Amin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/5/2023).
Membaiknya kondisi BUMN ditandai dengan rekor baru tahun ini di mana BUMN menyetorkan dividen kepada negara sebesar Rp80,2 triliun. Dividen sepanjang 2022 tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah.
“Keberhasilan ini merupakan kerja bersama banyak pihak, khususnya kerja sama Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN yang terus mendorong perbaikan tata kelola perusahaan negara,” kata Amin.
Ia pun mengapresiasi kolaborasi dan komunikasi intens antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR sebagai mitra.
DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya, selama ini memperoleh akses mudah untuk mengetahui perkembangan setiap BUMN melalui laporan rutin yang disampaikan baik Kementerian BUMN maupun BUMN itu sendiri.
Dengan cara begitu, DPR bisa mengetahui dan memantau BUMN mana saja yang kondisi usahanya baik, mana memerlukan pembenahan, dan bagaimana progres perbaikan yang dilakukan. Masukan dan usulan dari Komisi VI DPR juga penting dalam upaya perbaikan dan terobosan agar BUMN terus berbenah.
Transformasi BUMN menuju entitas bisnis kelas dunia masih panjang dan memerlukan kerja keras. DPR mendorong agar BUMN tumbuh menjadi perusahaan kelas dunia dan berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun daya saing Indonesia di tingkat global.
“Kenaikan dividen ini patut diapresiasi, namun tidak boleh berpuas diri. Oleh karena itu pembenahan berkelanjutan harus dilakukan. Ke depan, dividen BUMN yang disetorkan ke negara harus terus meningkat, setidaknya bisa mencapai lima kali lipat dari nilai PMN yang diberikan oleh negara,” tegasnya.
Politisi PKS itu pun mendorong perusahaan pelat merah terus mengoptimalkan kinerjanya dan memperkuat program-program untuk masyarakat bawah dan UMKM.
Ia berpendapat bahwa fokus ke ekonomi kerakyatan akan memberikan efek positif dan cepat dalam pemulihan ekonomi nasional, karena 98 persen tenaga kerja diserap oleh UMKM dan sektor informal.
Politisi PKS ini pun berharap BUMN bisa lebih berkontribusi bagi upaya memperkuat ketahanan pangan nasional yang saat ini mengalami guncangan stabilitas pasokan dan harga.
BUMN perlu menjadi offtaker bagi komoditas pertanian untuk menjamin ketersediaan stok pangan nasional dan menyerap produk pertanian dari petani nasional.
“Stabilitas harga dan pasokan pangan serta bangkitnya UMKM terbukti bisa menggerakkan peningkatan daya beli masyarakat,” pungkasnya.
(Bie)
