Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, minta pemerintah memastikan fasilitas kesehatan untuk program 2 juta vaksinasi per hari tercukupi secara optimal. Hal ini agar target percepatan vaksin yang digelar di beberapa daerah tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menyebarkan virus Covid-19.
Sejauh ini, ia menilai proses vaksinasi yang dilakukan pemerintah belum efektif, birokratis, seremonial, dan ada kesan pihak-pihak yang ingin tampil dalam vaksinasi, bahkan kerumunannya berpotensi menjadi sumber penularan baru.
“Padahal Indonesia memiliki lebih dari 20.000 layanan kesehatan dari klinik pratama hingga rumah sakit. Namun, dalam pelaksanaan vaksinasi ini peran klinik pratama yang berjulah 8000 lebih belum di optimalkan. Jika semua dioptimalkan maka misal per layanan kesehatan dilakukan 200 vaksinasi maka bisa mencapai 2 juta vaksin perhari dengan tanpa kerumunan berlebihan,” kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/6/2021).
Menurut data Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 seperti hingga akhir Juni 2021 jumlah warga Indonesia yang sudah tuntas menjalani vaksinasi Covid-19 lebih 12,5 juta orang. Angka ini masih jauh dari target vaksinasi bagi 180 juta rakyat Indonesia.
Sukamta kemudian menambahkan ada potensi lain yang bisa dilakukan yaitu memaksimalkan peran dokter, perawat dan posyandu.
“Lebih dari 81 ribu dokter, 345 ribu perawat dan 296 ribu posyandu dengan segment masing-masing. Misal dokter dan perawat menyasar lingkungannya rumahnya. Ini diluar Rumah sakit atau Puskesmas tempatnya bekerja. Posyandu menyasar anak-anak dan ibu-ibu anggota posyandu yang diperbolehlan divaksin. Potensi ini bisa dimaksimalkan kalau pemerintah serius melakukan vaksinasi,” jelasnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2019 Indonesia memiliki dokter sebanyak 81.011 dan perawat sebanyak 345.508. Sedangkan untuk Rumah Sakit Umum sebanyak 2.344, Rumah Sakit Khusus sebanyak 533, Puskesmas rawat inap sebanyak 6.086, Puskesmas non rawat inap sebanyak 4.048, Klinik Pratama 8.281, dan Posyandu 296.777. Ini potensi yang luar biasa
Terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Sukamta mengkritik administrasi dan tidak sistematisnya vaksinasi. Salah satunya mensyaratkan vaksin sesuai domisili. Meski begitu, aturan ini telah dicabut beberapa hari lalu.
“Ini kan kita tidak sedang vaksin perwilayah tapi 2/3 rakyat Indonesia. Mengapa harus memakai domisili? Harusnya sederhana saja yang mau vaksin menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya langsung bisa daftar dan di vaksin. Lokasinya bisa dimana saja sesuai dengan potensi layanan kesehatan yang tadi saya sampaikan,” ujarnya.
Anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini mengingatkan bahwa jika pemerintah ingin menyelamatkan rakyat dan ekonomi, maka keberhasilan menangani pandemi merupakan kunci utama keberhasilan.
Wakil Ketua FPKS DPR ini menilai sejak awal pandemi Covid-19 pemerintah terlihat tidak memiliki desain penanganan, eksekusi hingga tataran teknis. Akibatnya berbagai program dalam penanganan Covid-19 ini amburadul.
“Kini miris rasanya ketika melihat beberapa negara sudah menyelesaikan vaksinasi mulai hidup normal. Bahkan beberapa stadion ketika pertandingan EURO 2020 sudah penuh. Kita di Indonesia masih harus prokes dan ribut soal lockdown, PPKM, PSBB dan kebijakan setengah-setengah yang tidak berdampak,” pungkasnya. (Bie)
