Jakarta, JurnalBabel.com – Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menyoroti terbukanya jalur masuk dari luar negeri ke Indonesia di saat pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Padahal Indonesia justru sedang kewalahan menghadapi pandemi Covid-19.
‘’Terkait kasus masuknya TKA China di Sulawesi Selatan, lembaga-lembaga pemerintahan terkait malah saling lempar dan bukannya cepat merespons agar rakyat tenang dan paham,’’ kata anggota DPR FPD, Sartono Hutomo, usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung MPR/ DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/7/2021).
Mengingat kasus ini menjadi perbincangan di media, terutama media sosial, wartawan pun menanyakan kepadanya mengapa hal ini tidak disampaikan di Rapat Paripurna.
‘’Ya betul, kami mau interupsi. Tapi tidak diperkanankan pimpinan sidang. Salah satu yang penting akan kami sampaikan adalah masalah ini. Hemat kami, ini harus disampaikan dan rakyat perlu mendapat penjelasan,’’ ujarnya.
Menurutnya, penjelasan yang muncul dari Pemerintah terakhir membingungkan. Sebab Kemenhub mengatakan bukan kewenangannya untuk menutup gerbang internasional. Sementara di sisin lain, Kemenlu mengaku tidak dapat mengambil kebijakan secara langsung.
‘’Kalau seperti ini terus, saling lempar tanggung jawab, bagaimana kita menjamin atau mencegah mutasi varian Covid-19 lainnya ke Tanah Air? Sekarang saja sudah mengerikan,‘’ tuturnya.
‘’Kami minta, segeralah berkoordinasi tuh, Kemenlu dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Kemenkes, Kemenhub, dan Gugus Tugas Covid-19. Tutup dulu dong pintu-pintu kedatangan internasional agar kemungkinan buruk masuknya virus varian baru dapat dihindari,’’ tambahnya.
Poin lain, FPD juga menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan perlu mengambil langkah baru untuk mempercepat target imunitas komunal dengan penggunaan vaksin dosis tunggal yang memiliki efikasi lebih tinggi. Contohnya vaksin Johnson & Johnson.
‘’Kalau ada yang efikasinya tinggi, mengapa pakai yang rendah? Vaksin dosis tunggal dengan efikasi tinggi bisa menjadi alternatif agar lebih efisien baik dari aspek sumber daya, maupun waktu. Tujuannya agar kita lebih cepat mencapai target imunitas komunal,’’ katanya.
Ditegaskan, percepatan vaksinasi mendesak karena kondisi sudah darurat. ‘’Perlu langkah luar biasa lah, atau extra ordinary untuk menghadapi situasi ini,’’ tegas anggota Komisi VII DPR ini
Terakhir, Sartono juga mengingatkan masalah tingginya permintaan oksigen untuk kebutuhan medis.
‘’Info yang kami dapat, dan kita bisa juga lihat sendiri ya fenomenanya, peningkatan permintaan oksigen mencapai lima kali lipat dari kondisi normal. Ada antrean panjang di mana-mana untuk mendapatkan oksigen. Ini harus dilacak, di mana masalahnya,’’ kata legislator dari dapil Jawa Timur VII itu.
Mengapa harus diperjelas, karena menurut Sartono, rasio peruntukan oksigen bagi keperluan medis dan industri pada kondisi normal 40 banding 60. Saat ini, rasio penggunaan oksigen menjadi 60 banding 40 antara kebutuhan medis dan kebutuhan industri.
‘’Jadi harusnya tidak sedemikian keteteran. Tapi faktanya, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan oksigen medis,’’ pungkasnya.
(Bie)
