Jakarta, JurnalBabel.com – Analis komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensa), menilai penetapan tersangka terhadap eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hensa menyebut sejak awal dirinya telah memprediksi kemungkinan penghentian sementara program tersebut oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, langkah tersebut tidak mudah dilakukan tanpa adanya faktor eksternal.
“Saya pernah memprediksi bahwa suatu saat nanti Pak Prabowo akan menghentikan MBG. Tapi memang dia harus punya alasan untuk bisa menghentikan MBG itu tanpa harus datang dari diri dia sendiri,” ujar Hensa, Kamis (4/6/2026).
Ia menjelaskan, sebagai program unggulan presiden, MBG tidak mungkin dihentikan secara sepihak tanpa risiko politik. Karena itu, diperlukan pemicu dari luar yang dapat menjadi dasar legitimasi kebijakan tersebut.
“Artinya, dia tidak bisa menghentikan itu karena itu flagship programnya dia. Harus ada faktor eksternal yang akhirnya membuat dia menghentikan MBG,” katanya.
Di sisi lain, Hensa melihat langkah penghentian sementara ini juga berpotensi memberikan keuntungan politik bagi Prabowo, baik dalam aspek pemberantasan korupsi maupun pengelolaan anggaran negara.
“Menghentikan MBG saat ini, Prabowo bisa menjadi pahlawan di dua hal. Pertama, pemberantasan korupsi. Kedua, menyelamatkan fiskal, karena biaya MBG mahal sekali,” ungkapnya.
Ia juga berpendapat, penetapan tersangka terhadap Dadan Hindayana dan dua pejabat lainnya dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.
“Nah, penetapan tersangka ini bisa jadi pintu masuk untuk mengevaluasi program MBG, sehingga bisa jadi akan dihentikan mungkin untuk sementara waktu,” katanya.
Lebih lanjut, Hensa menilai penghentian sementara program tersebut justru dapat memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan sebelum dijalankan kembali di masa mendatang.
Dengan evaluasi tersebut, program MBG dinilai bisa dijalankan kembali dengan perencanaan yang lebih matang serta tidak membebani anggaran negara.
“Dengan dihentikannya MBG, Pak Prabowo punya waktu untuk mengevaluasi dan bisa dilakukan lagi di tahun-tahun berikutnya, misalnya mendekati Pemilu, tanpa hari-hari ini harus membebani fiskal,” kata dia.
Hensa menambahkan, dalam konteks politik, strategi komunikasi atau spindoctoring memungkinkan pemerintah tetap menjaga persepsi publik terhadap program MBG dan mengevaluasi aspek pelaksanaannya.
Di sini, ia menyoroti bahwa meski MBG merupakan program flagship presiden, tapi Badan Gizi Nasional (BGN) sejatinya sudah dibentuk sejak presiden sebelum Prabowo.
“Walaupun MBG adalah program flagship Presiden, tapi di tangan yang tepat spindoctoring bisa dilakukan. Apa lagi, BGN kan lembaga yang dibentuk oleh Presiden sebelumnya,” pungkasnya.
