Jakarta, JurnalBabel.com – Jelang Pilkada Serentak 2024 menuai perhatian dari Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal.
Ia mengingatkan Kemendagri agar menyiapkan anggaran untuk tahun 2025 dengan angka yang lebih besar. Khususnya untuk peningkatan kualitas kerja Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) dan Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang baru saja terpilih pada tahun 2025 usai Pilkada.
“Pada saat menyusun anggaran 2025, hal-hal berkaitan pembinaan daerah tingkat II atau kita sebut dengan Kabupaten/Kota dan daerah-daerah otonomi lainnya, saya kira perlu sekali kita memberikan perhatian. Karena Kepala-Kepala Daerahnya baru saja terpilih saat itu, syukur kalau mereka itu adalah petahana dan menang, tapi kalau mereka jadi kepala daerahnya adalah kepala daerah baru barangkali kita perlu melakukan semacam pembinaan,” ujar Syamsurizal saat rapat dengan Mendagri Tito Karnavian, BNPP, DKPP dan OIKN di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Sehingga, politisi PPP ini mengatakan Pemerintahan Indonesia kedepan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota betul-betul semakin kuat dan menyatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Maka, ia menegaskan agar Kemendagri betul-betul menaruh perhatian khusus pada berbagai Pemerintah Daerah pada tahun 2025 mendatang yang baru saja selesai melaksanakan Pilkada.
“Oleh karena itu, karena nanti kita juga akan membahas tentang bagaimana format daerah tingkat II yang tahun 2025. Ada kemungkinan kita akan membuka peluang untuk membuka kembali dan menghentikan moratorium untuk pengembangan wilayah wilayah. Barangkali dalam kaitan dengan itu, perlu dari sekarang Kemendagri untuk kira-kira menyiapkan anggaran untuk tahun 2025 dengan angka yang lebih besar lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syamsurizal mengungkapkan pihaknya memiliki suatu pemikiran dukungan peningkatan semacam legalitas untuk daerah kabupaten/kota se-Indonesia agar lebih lincah lagi bergerak dalam pengembangan daerahnya.
“Khususnya tadi saya lihat dalam slide Kemendagri, Pak Menteri juga menggambarkan bagaimana kedepan Pemerintah kita ini memperhatikan daerah tingkat II soal kemampuan berotonominya dan pengawasan daerah sekaligus agar NKRI kita menjadi semakin kokoh,” sorotnya.
“Sehingga pemerintahan Indonesia kedepan itu khususnya yang didukung oleh Pemerintah kabupaten kota betul betul kuat dan menyatu khususnya yang berkaitan dengan NKRI. Banyak hal yang perlu kita kaitkan dengan Pemerintah Daerah yang baru pada tahun 2025 yang baru selesai melaksanakan Pilkada,” pungkas legislator Dapil Riau I itu.
