Jakarta, JurnalBabel.com – Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai tingkat kepuasan publik sebesar 65,2 persen terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai kabar baik bagi pemerintah yang sedang berbenah. Namun, ia mengingatkan angka itu belum cukup untuk pemerintahan yang sudah berjalan dua tahun.
Bagi akademisi Universitas Paramadina ini, kepuasan di atas 60 persen menempatkan pemerintah pada posisi yang lebih baik dibandingkan potret dari survei-survei sebelumnya.
“Bagus itu. Memang ada beberapa perubahan yang dilakukan, dan tentunya hasil kepuasan 60-an persen itu jauh lebih baik dibandingkan hasil lembaga survei lainnya. Dan ini merupakan sinyal positif juga buat pemerintahan yang sedang melakukan pembenahan,” ujar Hendri Satrio kepada wartawan, Senin (19/10/2026).
Meski begitu, Hendri yang akrab disapa Hensa menilai angka tersebut belum ideal untuk pemerintahan yang sudah memasuki usia dua tahun. Menurut dia, tahun ketiga perlu menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja.
“Dua tahun pemerintahan dengan kepuasan di angka 60-an persen tentunya masih kurang memuaskan bagi pemerintah. Setelah 20 Oktober ini, perjalanan menuju tahun ketiga harusnya bisa diperbaiki lagi,” katanya.
Selain angka kepuasan, survei yang sama mencatat tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mencapai 67 persen. Hensa membaca angka kepercayaan yang sedikit lebih tinggi dari angka kepuasan itu sebagai tanda publik masih memberi kesempatan kepada pemerintah.
“Kepercayaan 67 persen itu sedikit lebih tinggi dari angka kepuasannya. Artinya, masyarakat masih menaruh harapan dan memberi kesempatan kepada pemerintah. Kepercayaan ini harus dijawab dengan kerja nyata di tahun ketiga, jangan sampai disia-siakan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hensa tetap mengapresiasi perubahan yang sudah dilakukan pemerintah. Menurut dia, langkah seperti perbaikan kebijakan hingga reshuffle kabinet patut diapresiasi.
Namun, ia mencatat sejumlah sektor yang menurutnya masih perlu dikejar, terutama yang berkaitan dengan tata kelola dan keselamatan warga.
“Perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah harus diapresiasi. Tapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti pemberantasan korupsi, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta program Makan Bergizi Gratis yang harusnya nihil dari kasus keracunan,” paparnya.
Catatan soal Makan Bergizi Gratis (MBG) punya latar belakang. Program andalan Prabowo yang berjalan sejak 6 Januari 2025 itu berulang kali diwarnai kasus keracunan penerima manfaat di sejumlah daerah. Bagi Hensa, targetnya mestinya jelas, yaitu tidak ada lagi kasus keracunan.
Hensa juga melihat hasil terbaru ini sebagai perubahan arah dibandingkan survei-survei sebelumnya. Ia berharap tren tersebut bisa terus berlanjut.
“Ini kan hasil terakhir lembaga survei ya, sebelum-sebelumnya kan selalu di bawah 50 persen. Artinya, semoga kinerja pemerintahan ini memang membaik dan terus membaik,” katanya.
Di sisi lain, Hensa mengingatkan satu persoalan lain yang menurutnya perlu segera diselesaikan pemerintah, yaitu kebanggaan generasi muda sebagai orang Indonesia. Ia merujuk pada temuan survei Lembaga Survei KedaiKOPI tentang pemuda Indonesia yang sedang dirilis secara bertahap.
“Ada satu pekerjaan rumah penting yang harus segera diselesaikan pemerintah. Berdasarkan survei Lembaga Survei KedaiKOPI tentang pemuda Indonesia, baru 81,5 persen yang bangga menjadi orang Indonesia. Artinya, ada sekitar 18,5 persen yang tidak bangga sebagai bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Hensa meminta pemerintah tidak menganggap remeh angka tersebut. Menurut dia, perlu ada program yang khusus menyasar anak muda.
“Pemerintah perlu menghadirkan program-program yang bisa meningkatkan kebanggaan pemuda menjadi orang Indonesia. Sebab, 18,5 persen itu kalau disetarakan dengan jumlah anak muda hari ini, jumlahnya puluhan juta,” pungkas Hensa.
