Jakarta, JurnalBabel.com – Pembahasan rencana kerja dan anggaran serta rencana kerja Kementerian Sosial atau Kemensos tahun 2027 mendapat perhatian dari Komisi VIII DPR.
Salah satu fokus yang disoroti adalah peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial atau bansos melalui pemanfaatan teknologi serta penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana.
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Husni, menyambut positif upaya pemerintah memanfaatkan teknologi dan sistem berbasis data untuk menentukan penerima bansos.
Pasalnya, kata Husni, saat ini banyak penerima bantuan, baik itu Bansos maupun PKH (Program Keluarga Harapan) tiba-tiba hilang namanya tidak lagi terdaftar. Padahal sebelumnya nama mereka terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah.
“Tentunya kita Komisi VIII diberi akses untuk bisa menjembatani bahwa kalau memang mereka misalnya tiba-tiba menjadi desain 4, maka mereka tidak mendapat bantuan lagi, apalagi masalah kesehatan,” kata Husni dilansir dari video di akun youtube tvrparlemen, Jumat (12/6/2026).
“Kalau memang kita bisa membuktikan melalui BPS itu, insya Allah teman-teman kita beberapa sudah dikembalikan ke posisi semula,” tambahnya.
Selain akurasi data, Husni juga mengapresiasi kinerja Kemensos dalam menangani berbagai bencana yang terjadi disejumlah daerah pada akhir 2025 hingga awal 2026.
Husni berharap, kesiapsiagaan bencana tetap menjadi salah satu prioritas dalam RKA dan RKP Kemensos tahun 2027.
