Jakarta, JurnalBabel.com – Bendahara Fraksi Partai Golkar MPR, Adde Rosi Khoerunnisa, menegaskan pemerintah dan wakil rakyat di DPR jangan sampai ingkar terhadap amanat konstitusi, khususnya terkait komitmen negara dalam menjamin kualitas pendidikan nasional.
“Kalaupun ingkar sebetulnya ada tidak sih sanksinya? Tidak ada, tapi sanksi sosial, sanksi politik dan kami sanksi kepada masyarakat dapil kami mengena. Mungkin kalau kami tidak bersuara, kita tidak akan dipilih lagi,” kata Adde Rosi dalam disksusi publik Fraksi Partai Golkar MPR, dikutip dari akun instagram pribadinya, Rabu (3/6/2026).
Ia menekankan, pendidikan merupakan pondasi utama bangsa yang telah diamanatkan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kebijakan negara harus tetap berpihak kepada dunia pendidikan dan para tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Anggota Komisi X DPR ini juga meminta pemerintah serta para wakil rakyat untuk lebih serius memperhatikan nasib para guru dan tenaga pendidikan yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kesejahteraan, kepastian status, hingga perlindungan kerja.
Menurutnya, guru dan dosen adalah ujung tombak pembangunan sumber daya manusia Indonesia, sehingga negara wajib hadir memberikan perhatian yang nyata dan berkelanjutan.
Ia pun mengusulkan agar pemerintah membentuk sebuah Badan Guru dan Dosen Nasional sebagai lembaga khusus yang fokus menangani kesejahteraan, pengembangan kualitas, perlindungan, serta masa depan para tenaga pendidik di Indonesia.
“Mengurus Gizi saja kita harus membuat sebuah badan. Kenapa tidak untuk mengurus guru dan dosen se-Indonesia ini kita buat badan tersendiri agar mereka lebih terurus jaminannya lebih jelas, kesejahteraannya lebih mantab,” pungkas legislator asal dapil Banten ini.
