Jakarta, JurnalBabel.com – Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di DPR, Sukamta, mengingatkan agar pemerintah jangan asal-asalan dalam menggunakan vaksin Covid-19 khususnya yang berasal dari luar negeri. Unsur kehati-hatian sangat penting dalam menentukan vaksin yang akan dipergunakan di Indonesia.
Sukamta kemudian merinci beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pertama, vaksin yang akan diberikan ke rakyat Indonesia harus benar-benar sudah teruji efektif untuk membentuk antibodi tubuh dalam melawan virus COVID-19.
“Penting soal efektif atau tidaknya, walaupun mengenai kehalalan juga penting,” kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/9/2020).
Kedua, harus diperhatikan data bahwa ada 3 dari 7 jenis whole genome sequencing (WGS) virus Covid-19 yang berada di Indonesia tidak termasuk S, G, maupun V, sehingga sementara ini dikelompokkan sebagai others oleh lembaga Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID).
Menurut Sukamta, fakta tentang jenis virus yang ada di Indonesia berbeda dengan jenis virus yang saat ini ada di GISAID harus diperhatikan dengan seksama. Apalagi temuan bahwa jenis dan mutasi virus ini cepat maka penanganan virusnya bisa sangat spesifik misal hanya untuk penduduk Indonesia.
Lebih lanjut anggota komisi I DPR ini menilai fakta ini menjadi penting ketika mengimpor vaksin dari luar negeri. Data dan analisis virus dan keefektifan vaksin harus sesuai dengan kondisi di Indonesia. Bukan sekadar jumlah peserta uji klinis fase tiga yang mencapai puluhan ribu dari 119 etnis lalu dinyatakan bahwa uji klinis yang dilakukan oleh perusahaan pembuat vaksin di luar negeri disebut valid kemudian cocok diberikan kepada rakyat Indonesia.
“Apalagi pernyataan vaksin valid hanya berdasarkan penilaian singkat saat kunjungan kerja ke luar negeri lembaga yang berwenang memberi ijin edar obat makanan, tentu ini berbahaya,” beber Doktor lulusan Inggris ini.
Sukamta kemudian berpesan bahwa lebih cepat belum tentu lebih baik yang terpenting adalah efektifitas vaksin untuk menyelamatkan rakyat menjadi hal utama. Juga mengingatkan konsekuensi keuangan. Keinginan secepat mungkin memperoleh vaksin dengan mengimpor obat atau vaksin dari luar negeri yang belum tentu efektif bekerja. Kebijakan ini sangat beresiko pada pemborosan APBN.
“Lebih baik dukung pengembangan vaksin dan obat buatan dalam negeri supaya bisa berhasil efektif secepat-cepatnya,” pungkasnya. (Bie)
