Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin Ak, menyebut pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen menunjukkan aktivitas ekonomi nasional masih bergerak positif.
Namun Ia meminta para menteri ekonomi tetap mewaspadai tekanan yang dirasakan dunia usaha di tengah meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2026.
“Pertumbuhan ekonomi tentu penting, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana pertumbuhan itu benar-benar dirasakan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli, dan keberlangsungan usaha,” ujar Amin dalam keterangannya, Kamis (7/5/206).
Amin menyoroti peringatan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terkait potensi PHK di sejumlah sektor industri dalam beberapa bulan ke depan, mulai dari tekstil, plastik, elektronik, otomotif, hingga semen.
Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sepanjang Januari hingga Maret 2026 terdapat 8.389 pekerja terkena PHK. Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi, disusul Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.
Menurut Amin, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional masih menghadapi tantangan serius di level industri dan ketenagakerjaan.
Ia menjelaskan, selain bertumpu pada konsumsi masyarakat pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 masih banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 21,81 persen.
Oleh karena itu Amin mengingatkan pentingnya pertumbuhan yang berbasis sektor produktif dan aktivitas dunia usaha agar pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan.
“Stimulus pemerintah memang penting untuk menjaga momentum ekonomi. Tetapi ke depan, penguatan sektor industri dan dunia usaha harus menjadi perhatian utama agar pertumbuhan ekonomi tidak banyak bergantung pada belanja pemerintah,” katanya.
Amin juga menyoroti mulai melemahnya sejumlah indikator industri, seperti PMI manufaktur yang turun ke level kontraksi 49,1 dan penurunan indeks keyakinan industri.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan banyak pelaku usaha sedang berada dalam fase bertahan atau survival mode akibat tekanan biaya produksi, lemahnya daya beli masyarakat, dan ketidakpastian ekonomi global.
Karena itu, Amin mendorong pemerintah mempercepat implementasi kebijakan low cost economy guna meningkatkan daya saing industri nasional.
Ia menilai tingginya biaya energi, logistik, serta berbagai hambatan non-produktif seperti pungutan liar masih menjadi beban serius bagi dunia usaha.
“Kalau biaya usaha tinggi, industri akan kesulitan berekspansi dan penyerapan tenaga kerja ikut melambat. Ini yang harus segera dibenahi bersama,” ujarnya.
Selain itu, Amin menilai pola investasi yang kini lebih dominan masuk ke sektor padat modal juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, investasi saat ini relatif lebih kecil dalam menyerap tenaga kerja dibanding beberapa tahun lalu.
Ia mencontohkan, investasi Rp1 triliun pada satu dekade lalu mampu menyerap sekitar 3.000 pekerja, sedangkan saat ini rata-rata hanya sekitar 1.200 hingga 1.300 pekerja.
Amin juga meminta pemerintah daerah lebih aktif menciptakan iklim investasi yang sehat melalui penyederhanaan regulasi, kepastian hukum, keamanan usaha, dan pemberian insentif yang tepat sasaran.
Ia menilai relokasi sejumlah pabrik dari Jawa Barat ke Jawa Tengah turut memberi dampak terhadap meningkatnya PHK di beberapa kawasan industri.
