Koba, jurnalbabel.com– Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah, Batianus SE menuntut pemerintah untuk segera memperhatikan keluhan petani terkait tingginya harga jual pupuk non subsidi di pasaran yang dinilai sangat membebani masyarakat terutama para petani sawit.
Hal itu disampaikan Batianus merespon keluhan masyarakat petani di Dusun Tanah Merah Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang saat mengikuti reses masa sidang II, Minggu (15/5/2022).
Aduk, sapaan akrab Batianus, yang tak abai terhadap keprihatinan konstituen tersebut berharap pemerintah melakukan langkah-langkah strategis setidaknya agar kenaikan harga pupuk non subsidi ini tidak membuat petani kian merana.
Menurut politikus Golkar itu, yang paling terdampak akibat melambungnya harga pupuk adalah masyarakat petani.
“Ini yang menanggung kerugian adalah petani bukan perusahaan karena pengusaha tidak mau rugi. Kenapa harga pupuk khususnya non subsidi saat ini sangat tinggi dan di saat yang sama pemerintah diam saja,” kata Aduk saat ditemui wartawan di Koba, Selasa (17/5).
Aduk mengkhawatirkan tingginya harga pupuk yang menyentuh angka Rp 600 ribuan membuat petani beralih menggunakan pupuk subsidi.
“Kendatipun sebenarnya petani sawit tidak boleh menggunakan pupuk subsidi karena peruntukannya bagi petani holtikultura. Kalau petani sawit menggunakan pupuk subsidi, kita kuatir kebutuhan tidak terpenuhi. Tapi sebaliknya juga, petani holtikultura hanya bisa menggunakan pupuk majemuk bersubsidi seperti Pondska, NPK, kalau urea mereka tidak pakai. Maka Pemerintah Daerah harus mengkluster soal pemanfaatan pupuk ini sehingga tidak terjadi kekurangan,” beber Aduk.
Aduk lantas mendorong pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah untuk mengontrol harga pupuk seperti harga minyak goreng selama ini.
“Hingga hari ini harga TBS sawit turun tapi minyak goreng tidak turun dan masih di atas Rp20 ribuan. Artinya harga TBS petani turun tidak sama sekali berpengaruh terhadap harga minyak goreng,” tukas Aduk prihatin.
Buntut dari berdarah-darahnya keadaan petani kelapa sawit saat ini, petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggalang aksi keprihatinan petani sawit dari 22 provinsi.
Aksi dilakukan serentak pada 17 Mei mulai pukul 09.00-12.00 WIB, kemarin.
Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung mengatakan aksi ini dilakukan untuk menyikapi Larangan Ekspor Minyak Goreng dan CPO yang berdampak langsung kepada anjloknya harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit, terkhusus sentra perkebunan kelapa sawit.
“Jakarta akan menjadi sentra utama Aksi Keprihatinan Petani Sawit Indonesia yang diadakan pada 17 Mei 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian dan Patung Kuda Monas, selanjutnya kami akan ke Istana Presiden bertemu Pak Jokowi untuk menyampaikan usulan kami,” kata Gulat dalam keterangan resminya.
(SHL)
