Jakarta, JurnalBabel.com – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) telah menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2021. Forum pengambilan keputusan tertinggi di partai itu menetapkan sejumlah perubahan.
Pertama, perubahan nama dan lambang partai yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) diubah menjadi seperti ketika awal pendiriannya di tahun 1999, yaitu menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).
“Perubahan AD/ART ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham),” kata Sekjen DPN PKP, Said Salahudin, Kamis (2/9/2021).
Kedua, perubahan pimpinan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) sebagai organ kepengurusan partai yang berkedudukan ditingkat pusat. Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono digantikan oleh Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn) Dr. H. Yussuf Solichien M, M.B.A., M.Si., sebagai Ketua Umum PKP terpilih Periode 2021 – 2026.
“Pak Yussuf ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah salah satu tokoh senior di militer dari matra Angkatan Laut yang sangat disegani. Beliau satu angkatan dengan Pak SBY dan Pak Prabowo,” jelasnya.
Saat masih aktif di militer, lanjut Said, beliau pernah menjadi komandan pasukan khusus Detasemen Jalamangkara atau dikenal dengan nama Denjaka. Beliau juga pernah menjadi Asisten Operasi Korps Marinir, Komandan Lantamal V Maluku/Irian Jaya, sampai dengan terakhir menjabat sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran TNI AL.
Setelah purna-tugas, beliau tetap mengabdi kepada negara lewat Ormas Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).
“Sudah tiga periode berturut-turut beliau selalu dipercaya sebagai Ketua HNSI sampai sekarang. HNSI itu anggotanya tidak main-main, 17 juta orang,” ungkapnya.
Menurut Said, gagasan-gagasan beliau seputar kemaritiman, perikanan, dan perbaikan kesejahteraan nelayan pun luar bisa sekali.
“Tidak berlebihan jika para nelayan di Indonesia memberi label beliau sebagai ‘Bapak Nelayan Indonesia’,” katanya.
Nama lain yang masuk dalam struktur DPN PKP adalah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno sebagai Ketua Dewan Pembina. Beliau merupakan salah satu Pendiri PKP di tahun 1999 bersama Almarhum Jenderal TNI (Purn) Edi Sudrajat. Dan kita semua tentu tahu bahwa Pak Try Sutrisno pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-6.
“Tidak kita temui di Republik ini, ada tokoh seangkatan beliau yang masih mau mengurusi partai. Ini kan luar biasa sekali. Bahkan sekarang ini saya lihat beliau sedang semangat-semangatnya membesarkan PKP,” tuturnya.
Selain itu, Purnawirawan TNI Angkatan Darat yang juga masuk dalam kepengurusan DPN PKP adalah Mayor Jenderal TNI (Purn) Aslizar N. Tanjung yang didapuk sebagai Wakil Ketua Umum. Beliau dulu dari pasukan elit Kopassus. Pernah pula diangkat sebagai Kapuspen TNI.
Tokoh lainnya adalah Marsekal Muda (Purn) Kusnadi Kardi, mantan petinggi Angkatan Udara, Laksamana Muda (Purn) Rosihan Arsyad, mantan tokoh penting Angkatan Laut, dan ada pula Purnawirawan Jenderal Bintang Dua dari Kepolisian yang pernah memegang jabatan penting di Mabes Polri.
“Bergabungnya sejumlah tokoh purnawirawan TNI/Polri di PKP membuat kami semakin optimis menyongsong Pemilu 2024. Sampai hari ini saja sudah tidak terhitung pesan dukungan yang kami terima dari para purnawirawan diberbagai daerah, termasuk dari keluarga TNI/Polri yang memang diberikan hak oleh konstitusi untuk memilih di Pemilu,” paparnya.
Untuk pengurus yang berlatar belakang sipil, selain dirinya yang dikenal publik sebagai pengamat atau ahli di bidang politik, hukum, dan kepemiluan, ada juga pengusaha sekaligus politisi Ellen Sukmawati yang menjabat sebagai Bendahara Umum. Beliau cukup dikenal dikalangan profesi Notaris.
Selebihnya, pengurus DPN PKP diisi oleh mereka yang berprofesi sebagai artis, seniman, advokat, dokter, tenaga medis, pegiat lingkungan, dan sebagainya.
“Di era baru dan dengan semangat baru ini kami mengusung ‘tagline’ perjuangan: PKP Manunggal Bersama Rakyat! Slogan ini bermakna bahwa PKP bercampur, berpadu, dan tidak terpisahkan dari rakyat,” pungkas mantan direktur eksekutif Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) ini.
(Bie)
