JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR, Hendrik Lewerissa, mendorong Perbankan lebih mempermudah akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dengan tetap mengedepankan prinsip Perbankan.
Hal itu disampaikan Hendrik saat kegiatan Sosialisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerjasama dengan Bank BTN Ambon bertema “Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan” di hotel Grand Avira Hotel Ambon, Senin (17/4/2023).
Menurut Hendrik, Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin dan bertempat tinggal dilingkungan sehat dan aman.
Artinya, lanjut Hendrik, negara wajib menjamin perumahan bagi masyarakat di Indonesia. Faktanya, hingga saat ini masih banyak masyarakat hidup dengan kondisi perumahan yang tidak layak. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai macam kebijakan untuk memudahkan rumah bagi masyarakat.
“Jadi ada program perbankan seperti BPR (Bank Perkreditan Rakyat) atau BPR bersubsidi, dan saya berharap bank dapat memberikan akses yang lebih mudah terutama kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujar Hendrik seperti dikutip dari mimbarrakyatnews.com, Selasa (18/4/2023).
Untuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat, kata Lewerissa, pemerintah menyediakan dua alternatif yakni pembiayaan formal melalui perbankan dan perusahaan pembiayaan serta pembiayaan informasi melalui koperasi swadaya sendiri.
Lebih lanjut legislator asal dapil Maluku ini mengakui peran aktif PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sangat penting dalam menjalan fungsinya sebagai bank yang fokus pada pembiayaan rumah rakyat.
Peran tersebut menurutnya, perlu didukung berbagai stakeholder termasuk Komisi VI DPR, agar Bank BTN bisa lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit, bukan tugas dari Bank BTN semata untuk bisa mengurangi angka yang sangat tinggi tersebut. DPR akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh,” urainya.
Sektor properti khususnya perumahan akui Hendrik, sangat penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Pasalnya dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan sekitar 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya.
“DPR mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi besar bagi suksesnya program sejuta rumah yang jadi andalan Pemerintahan Jokowi. Selain mewujudkan rumah impian bagi MBR, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah,” katanya.
Perbankan seperti Bank BTN menurutnya, perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah. DPR akan mengawal percepatan implementasi Bank Tanah guna memastikan ketersediaan lahan agar memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga yang terjangkau.
DPR juga sebutnya, meminta pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait pembangunan perumahan guna mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah seperti memberikan kemudahan perizinan.
“Sebab peluang bisnis pembangunan perumahan terbuka sangat lebar, dimana masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah termasuk para milenial yang jumlahnya sekitar 31% dari total penduduk Indonesia,” pungkas politisi Partai Gerindra ini. (Bie)
