Jakarta, JurnalBabel.com – Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai posisi PDI Perjuangan belum bisa dibandingkan secara langsung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, meski belakangan muncul safari politik Jokowi-Gibran yang dinilai sebagian pihak berpotensi menggerus kekuatan PDI-P.
Menurut Hensa, PDI Perjuangan masih merupakan salah satu partai politik paling kuat di Indonesia. Ia menyebut, selama ajaran Bung Karno tetap dipelihara, PDI-P akan tetap memiliki akar ideologis dan basis politik yang kokoh.
“PDI-P itu salah satu partai yang kuat, bos. Selama ajaran Bung Karno dipelihara, partai ini akan terus ada,” ujar Hensa sapan akrab Hendri Satrio kepada wartawan, Rabu (8/7/2026).
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini mengatakan, tidak tepat apabila PDI-P saat ini langsung dibandingkan dengan PSI. Sebab, kedua partai tersebut berada pada posisi politik yang berbeda.
Ia mengibaratkan PDI-P sebagai partai yang berada di puncak klasemen liga utama atau pemenang Pemilu, sementara PSI masih belum masuk ke parlemen.
“Belum apple to apple membandingkan PDI Perjuangan dengan PSI. PDI Perjuangan pemuncak klasemen, sementara PSI belum keluar dari zona liga dua,” kata dia.
“Maksudnya, PDI-P pemenang pemilu, PSI itu masih partai non-parlemen. Jadi masih jauh kalau membandingkan PSI dengan PDI Perjuangan,” lanjut Hendri.
Meski begitu, Hensa tidak menampik bahwa dinamika politik ke depan bisa berubah. Menurut dia, peta politik hari ini belum tentu sama dengan peta politik menjelang Pemilu 2029.
Dalam konteks itu, Hensa melihat safari politik Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka bukan semata-mata soal hubungan mereka dengan PDI-P atau PSI.
Ia menilai langkah tersebut lebih terkait dengan upaya memperkuat posisi elektoral.
“Pesta politik hari ini mungkin akan berubah esok hari atau ke depannya, tapi nampaknya Jokowi dan Gibran sedang tidak ambil pusing pada posisi dia dengan Prabowo saat ini, lebih ke memperkuat elektoral saja” ujar Hendri.
Ia menilai Jokowi dan Gibran tengah membangun kekuatan melalui pendekatan mikro-politik, yakni turun langsung ke masyarakat dengan gaya blusukan yang selama ini melekat pada Jokowi.
Menurut Hensa, langkah itu bertujuan menjaga sekaligus menaikkan elektabilitas Jokowi dan Gibran agar tetap diperhitungkan dalam konstelasi politik nasional.
“Apa tujuannya? Supaya elektabilitas Gibran dan Jokowi naik, dan Prabowo melihat mereka sebagai kekuatan yang perlu digandeng untuk Pilpres 2029,” kata Hensa.
Ia mengatakan, apabila kekuatan politik Jokowi-Gibran tidak dianggap penting, Prabowo bisa saja memilih figur lain sebagai pendamping pada Pilpres 2029 seperti Jokowi yang memilih Ma’ruf Amin di Pilpres 2024 atau Susilo Bambang Yudhoyono yang memilih Boediono sebagai wakil presiden di Pilpres 2009.
“Kalau tidak dilihat sebagai kekuatan yang perlu digandeng, Prabowo bisa memilih wakil presiden sesuai yang dia inginkan,” ujarnya.
Menurut Hensa, posisi Gibran pada 2029 menjadi penting bagi keberlanjutan pengaruh politik keluarga Jokowi.
Ia menilai, apabila Gibran tidak lagi dipilih sebagai pendamping Prabowo, maka masa depan politik Gibran bisa menghadapi tantangan serius.
“Kalau Gibran tidak dipilih oleh Prabowo untuk mendampingi di 2029, maka era Gibran sebagai politisi yang mampu menghipnotis kecerdasan warga negara Indonesia akan berakhir,” katanya.
“Nah, ini kan tidak diinginkan oleh Jokowi. Dia ingin Gibran terus bersama Kaesang menembus batas di jajaran elite politisi Indonesia,” pungkasnya.
