Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) untuk meningkatkan penganggaran program wisata desa, khususnya pasca pandemi Covid-19 yang sempat melanda Indonesia dan dunia pada tiga tahun terakhir belakangan ini.
Dengan demikian, Aras berharap melalui peningkatan program wisata desa tersebut maka kegiatan di desa-desa desa betul-betul bisa semakin berjalan produktif.
Demikian disampaikan Muhammad Aras saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, PDTT dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023, Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022 dan Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
“Terkait dengan program 2024, tentu sama-sama kita ketahui bahwa program yang kemarin yang sudah berjalan sudah cukup baik seperti misalnya penganggaran untuk wisata desa ini pasca pandemi kan perlu ditingkatkan lagi sehingga betul-betul kegiatan desa itu bisa lebih produktif. Selama tiga tahun terakhir ini, wisata ini hampir seluruh daerah mati suri pak Menteri, sehingga tentu untuk kedepan agar masyarakat desa bisa lebih cepat pulih dan bisa lebih cepat untuk eksis kembali,” ujar Muhammad Aras.
Tak hanya itu, Muhammad Aras juga mengingatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) untuk melakukan perbaikan fasilitas-fasilitas.
Termasuk, ungkap Muhammad Aras, salah satunya perbaikan pasar desa. Mengingat, dengan masuknya pasar-pasar modern jangan sampai membuat pasar desa menjadi ditinggalkan sehingga pasar desa dapat berperan sentral untuk bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
Selain itu, Legislator Dapil Sulawesi Selatan II ini meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) untuk terus melanjutkan program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagaimana yang telah dikucurkan cukup besar oleh Kementerian Desa selama ini. Sehingga, tutur Muhammad Aras, melalui program Bumdes tersebut usaha-usaha desa bisa terus berkembang
“Sehingga yang kita harapkan bahwa membangun dari desa itu betul-betul bisa terwujudkan. Apalagi, kita tinggal satu lagi penganggaran untuk bisa menyelesaikan seluruh program-program Presiden yang Insya Allah akan berakhir di tahun 2024,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Menutup paparannya, Anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR RI ini mengharapkan kerjasama yang baik dari Kementerian Desa bersama dengan tiap Anggota Komisi V DPR RI yang ada di tiap dapil masing-masing.
“Dimana tentu pendamping desa yang setiap tahun diperpanjang itu bisa tetap dan berkoordinasi dengan teman-teman Komisi V yang ada di dapil. Sehingga apa yang menjadi pekerjaan mereka betul-betul bisa kita pantau dan bisa kita komunikasi sehingga tujuan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian bersama dengan kami tentu bisa akan mudah kita capai,” pungkasnya. (Bie)
