Jakarta, JurnalBabel.com – Pembelokan program Kartu Pra-Kerja menjadi program penanganan pengangguran pada masa wabah virus corona (Covid-19) dinilai sebagai langkah yang keliru. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR meminta kebijakan pemerintah yang mengakomodir penyedia jasa pelatihan online untuk program Kartu Pra Kerja ditinjau ulang.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP, Anas Tahir, mengatakan penganggur yang disasar kartu prakerja akibat dampak Covid-19 bukan pencari kerja baru, melainkan pekerja terlatih yang dipecat karena perusahaan sudah tidak mungkin berjalan saat ini. Sebab itu, bukan pelatihan keterampilan yang mereka butuhkan saat ini, melainkan lowongan kerja baru yang sesuai dengan keahlian mereka.
Cara mengatasi pengangguran menurut Anas Thahir yakni memulihkan perekonomian, sehingga perusahaan dapat berjalan dan mereka bisa kembali bekerja.
“Pelatihan itu menghabiskan anggaran Rp5,6 triliun dari Rp20 triliun dana yang dianggarkan untuk program Kartu Pra Kerja. Saat ini banyak pengangguran lebih disebabkan karena lesunya sektor industri, bukan pekerja baru yang membutuhkan pelatihan. Mereka pekerja lama membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup,” kata Anas dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (17/4/2020).
Lebih lanjut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP ini menjelaskan bahwa di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah semestinya fokus menjaga konsumsi masyarakat. Pasalnya, berdasarkan struktur perekonomian Indonesia, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik.
Sepanjang 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 2,73 persen. Berkaca dari data tersebut, sebut Anas, salah satu cara menjaga agar konsumsi rumah tangga tak goyah adalah dengan memberikan bantuan-bantuan tunai.
“Artinya, pemerintah seharusnya bukan memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan seperti kartu prakerja,” ujarnya.
Menurut Badan Anggaran (Banggar) DPR ini, anggaran pelatihan online kurang bermanfaat untuk penerima bantuan, bahkan hanya akan dinilai sebagai proyek yang hanya menguntungkan penyedia jasa pelatihan. Berbeda jika kartu prakerja ini dialihkan untuk bantuan tunai bagi pekerja terdampak PHK atau masyarakat terdampak Covid-19, akan ada multiplier effect bagi perekonomian.
“Jika pun tetap diperlukan adanya pelatihan online, kami minta jumlahnya dikurangi dan harus sesuai dengan tetap sasaran, yaitu diperuntukkan bagi mereka yang memang baru mau memasuki dunia kerja,” katanya.
Legislator asal Banyuwangi ini juga mengingatkan penunjukkan penyelenggara pelatihan online harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga tidak muncul temuan adanya penyalahgunaan prosedur di kemudian hari.
“Kami minta pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran Rp20 triliun dari kartu pra kerja benar-benar efektif tersalurkan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Jangan hanya menjadi proyek kurang berguna dan terksesan menghambur-hamburkan dana,” pungkasnya. (Bie)
Editor: Bobby
