Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin AK, memberikan pandangannya dalam PKS Legislative Corner yang bertajuk ‘Bongkar Habis Mafia Minyak Goreng’, pada Jumat (22/4/2022).
“Urusan terkait minyak goreng ini adalah urusan barang yang terlihat. Urusan yang nyata. Ketika kita semua berbicara minyak goreng, kita berbicara sesuatu yang terlihat, bukan makhluk halus. Semuanya terlihat, sejak pemberian izin, penerbitan HGU, dimana tempatnya, pabriknya, distribusinya bagaimama, siapa distributornya, semua itu sesuatu yang terlihat dan berlangsung bertahun-tahun. Mestinya ini semua diketahui oleh pemerintah. Dan menjadi tanda tanya yang besar, ketika kita krisis minyak goreng dari November 2021, tersangkanya baru ditetapkan baru baru ini. Seharusnya, krisis ini tidak layak terjadi di Indonesia,” kata Amin Ak.
Amin mengatakan carut marut krisis minyak goreng ini memang terjadi karena dua pihak, yaitu pertama orang yang punya kewenangan, memiliki regulasi, dan seharusnya menegakkan regulasi tersebut. Kedua, adalah kemauan dari pelaku usaha.
“Kejadian ini adalah dosa besar bagi pejabat publik, karena pejabat publik ini memiliki peran yang sangat besar. Tanpa adanya peran dari pejabat publik ini, krisis carut marut minyak goreng ini tidak akan terjadi. Tidak akan terlaksana. Ini memang ironi buat kita semua,” ujarnya.
Amin juga mengingatkan bahwa beberapa waktu yang lalu, pada salah satu rapat bersama Komisi VI DPR RI, pejabat publik ini pernah menyatakan bahwa akan ada tersangka yang bertanggungjawab atas krisis minyak goreng yang terjadi. Ternyata, beberapa waktu kemudian, yang ditetapkan menjadi tersangka adalah pejabat publik tersebut.
“Kondisi Ini sungguh menyakitkan kita semua. Pejabat publik yang seharusnya menegakkan aturan, malah berkolusi dengan pelaku usaha, dengan mafia yang menyebabkan jutaan orang menderita, bahkan ada yang merenggang nyawa,” sesal legislator kelahiran Kebumen ini.
Legislator dari Dapil Jawa Timur IV ini juga mengingatkan pemerintah untuk tetap selalu amanah dalam menjalankan konstitusi yang berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada mafia.
“Saya juga berharap untuk teman teman di DPR RI, untuk bersama-sama setuju menggunakan hak angket, membentuk pansus angket untuk menangani krisis minyak goreng ini. Semoga krisis ini segara berakhir, dan semua yang bermain dalam krisis ini bisa segara diungkap,” pungkasnya.
(Bie)
