Jakarta, JurnalBabel.com – Dosen hukum pidana Universitas Trisakti Jakarta, Azmi Syahputra, mendorong pemerintah membuat regulasi khusus untuk antisipasi teknologi Drone atau pesawat tanpa awak.
Menurutnya, regulasi khusus diperlukan untuk antisipasi teknologi tersebut disalahgunakan untuk kejahatan semisal narkoba.
Pasalnya, ungkap Azmi, jasa pengiriman barang secara online menjadi tren saat ini, tak menutup kemungkinan barang yang dilarang semacam narkoba dikrim melalui Drone. Bahkan praktek jual beli narkoba dengan menggunakan Drone sudah banyak dilakukan di negara-negara lain.
“Jual beli narkoba kini bisa mempergunakan Drone, banyak kasus terjadi dibeberapa negara, dimana diketahui ada jenis Drone tertentu yang bisa membawa beban barang maksimal sampai 4 kg. Drone yang berkisar harganya puluhan Juta ,(25 sd 50 Jutan) kini dapat membawa 3 kg Narkoba yang harganya mencapai Milyaran,” ungkap Azmi, Senin (14/2/2022).
Azmi menilai penggunaan drone modus baru para pengedar narkoba dalam mendistribusikan pasokan barang haram mereka. Pengedar itu, dilaporkan semakin sering memakai drone untuk mengirim narkotika jenis sabu-sabu ke rumah atau tempat yang dijanjikan pemesan.
Lalu bagaimana pemerintah mengantisipasi hal ini agar tak terjadi di Indonesia, mengingat kasus penyalahgunaan Narkotika makin tinggi.
Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia ( Alpha) itu menyarankan Pemerintah segera membuat regulasi pengendalian pengoperasian pesawat udara tanpa awak termasuk secara khusus tata kelola dan regulasi yang mengatur pengiriman paket perseorangan maupun badan usaha dengan drone.
“Sifatnya jadi wajib, harus ada permohonan pemilik drone dan pengendali drone punya izin tertulis dari insitusi berwenang dan pemerintah daerah yang wilayahnya dilewati drone tersebut,” katanya.
Azmi Syahputra
Dengan adanya regulasi tersebut, lanjut Azmi, bagi drone yang tidak memiliki izin atau dianggap drone liar maka drone tersebut dapat langsung ditembak petugas dan selanjutnya di investigasi lebih lanjut oleh petugas.
“Termasuk perlu diperkuat ada ancaman pidana bagi pengguna drone tersebut maupun penerima paket tersebut,” ucapnya.
“Jadi melalui regulasi ini diharapkan akan jadi filter seklaigus pembatasan Pengoperasian Pesawat Udara tanpa Awak khususnya mencegah penyalahgunaan tindakan kriminal yang semakin canggih dengan penggunaan drone yang dapat mengirimkan narkoba,” pungkasnya.
(Bie)
