Jakarta, JurnalBabel.com – Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, angkat bicara terkait pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya perlu dievaluasi. Menyusul, Presiden Jokowi memberi sinyal akan ada reshuffle kabinet sebelum 2024.
Menurut Irma, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Sehingga, ia meminta Djarot Saiful Hidayat jangan asal memberikan pernyataan yang tidak sesuai fakta.
“Karena faktanya dua menteri NasDem yang dia (Djarot Saiful Hidayat) minta di evaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi,” kata Irma Suryani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/12/2022).
Lebih lanjut Irma memaparkan kinerja kedua menteri asal partainya tersebut. Ia mengatakan di era kepemimpinan Menteri LHK Siti Nurbaya, kebakaran hutan jarang terjadi bahkan bisa dibilang hutan Indonesia aman dan udara bebas dari kabut asap. Belum lagi penanaman mangrove yang masif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi.
Selain itu, sambung Irma, beliau membagi dengan sangat baik mana hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat dan mana yang hutan lindung dengan tegas dan jelas. Belum lagi sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap para pelanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan dan lainnya.
“Memang ada Menhut yang kinerjanya sebaik beliau selama ini? Jutaan ha (hektar) selama ini hutan lepas ke tangan orang-orang yang hanya menguntungkan oknum – oknum pemerintah dan swasta. Dan ditangan Siti Nurbaya, pengelolaan lebih banyak untuk kemaslahatan rakyat. Jadi Djarot Saiful Hidayat sebaiknya tidak asal bunyi,” tegasnya.
Begitu juga dengan kinerja Mentan Syahrul Yasin Limpo. Menurut Irma, tidak ada Kementrian yang tumbuh di era pandemi kecuali Kementrian Pertanian.
Terkait import beras yang tidak sesuai janji Presiden Jokowi mengenai ketahanan pangan yang dipermasalahkan Djarot Saiful Hidayat, Irma Suryani kembali menegaskan bahwa Djarot jangan asal bicara kalau tidak berdasarkan data. Sebab, ungkap Irma, Mentan yang ngotot mengatakan Indonesia tidak perlu import karena stok beras petani cukup.
“Baca media dia biar nggak asbun dan faham siapa yang ngotot mau import. Dan baca juga penghargaan apa saja yang sudah diperoleh Syahrul Yasin Limpo sebagai Mentan yang berkinerja baik,” tegas Irma kembali.
Dengan kinerja dan prestasi di atas, Irma yang juga anggota DPR RI ini yakin Presiden tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan pemerintah dengan melakukan reshuffle pada menteri yang berkinerja baik seperti Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar.
“Karena masyarakat juga tahu dan merasakan hasil kerja baik beliau berdua. Tidak paripurna memang, karena sering kali kebijakan-kebijakan baik menjadi tidak sempurna manakala menteri terkait lainnya malah bersikap kontraproduktif,” jelasnya.
Sebagai pemerhati pertanian dan kehutanan, Irma melihat tidak ada celah yang bisa disebut kinerja kedua menteri di atas termasuk yang harus di evaluasi.
“Dan jika akhirnya keduanya di reshuffle, menurut saya itu pasti karena sebab yang lainya, pasti bukan karena kinerja. Karena keduanya menteri yang selalu menjalankan program pemerintah, program presiden dan tidak pernah sekalipun melenceng dari perintah presiden,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan Mentan Syahrul Yasin Limpo serta Menteri LHK Siti Nurbaya perlu dievaluasi. Djarot beralasan dua menteri itu tak mendukung janji Jokowi. Salah satunya mengenai ketahanan pangan.
“Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” kata Djarot di Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Ia mempertanyakan alasan pemerintah mengimpor beras setelah sekian lama swasembada. Terlebih lagi, Indonesia sedang panen raya dan harga beras sedang tinggi.
“Saya termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar-gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik,” ujarnya.
Anggota DPR RI itu menilai kebijakan impor beras ini merugikan rakyat kecil, termasuk petani. Djarot menilai harus ada evaluasi terhadap menteri-menteri terkait.
Sebelumnya juga, Jokowi memberi sinyal akan melakukan reshuffle kabinet. Hal itu ia sampaikan menyusul temuan survei Charta Politika yang menyebut mayoritas warga menghendaki reshuffle kabinet.
“Mungkin (reshuffle kabinet di akhir masa pemerintahan),” ungkap Jokowi di Bendungan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jumat (23/12/2022).
