Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta semua pihak menghentikan penyebaran hoaks dan fitnah kepada para tenaga medis di media sosial. Menyusul sejumlah tenaga kesehatan di Sulawesi Selatan baru-baru ini memberikan pernyataan sikap atas fitnah di media sosial terhadap para tenaga medis dalam penanganan Covid-19.
Mereka difitnah telah mengambil untung besar. Sebab itu mereka melaporkan akun medsos yang telah menyebarkan hoaks dan fitnah tersebut ke pihak Kepolisian.
Menurut Sukamta, tindakan penyebaran hoaks melanggar UU ITE. Sebab itu, ia meminta Pemerintah perlu segera merespon laporan para tenaga kesehatan ini untuk menindak pemilik akun penyebarnya.
“Pemerintah musti bertindak cepat sesuai UU ITE sebagaimana cepatnya pemerintah bertindak selama ini jika yang menjadi korban hoaks pihak pemerintah,” kata Sukamta saat dihubungi, Selasa (9/6/2020).
Lebih lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini mengatakan seharusnya semua pihak bersimpati kepada para tenaga kesehatan, para dokter dan perawat yang sudah bekerja keras di garda terdepan melawan pandemi ini. Mereka rela bertugas dan mendedikasikan diri sesuai sumpah profesi dan kode etik, mempertaruhkan nyawa dalam menjalankan tugas ini.
“Sudah selayaknya mereka mendapatkan dukungan dari kita semua, bukan justru tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar,” tegasnya.
Sebetulnya, ungkap Sukamta, tidak kali ini saja hoaks terjadi. Pada masa pandemi kasus hoaks meningkat. Ini menunjukkan tingkat literasi digital masyarakat yang belum menggembirakan. Tentu hal tersebut masih menjadi PR penting bagi pemerintah ke depan untuk memberikan edukasi literasi digital termasuk memberi pemahaman soal hukum siber (UU ITE) kepada masyarakat luas.
“Jadi tolong kepada masyarakat agar bersikap bijak dalam masa pandemi ini. Jangan membuat keruh suasana yang sudah sulit ini. Pemerintah juga harus bisa menciptakan suasana kondusif, baik di masyarakat, maupun khususnya di kalangan tenaga kesehatan agar didukung secara penuh sehingga mereka bisa tetap bertugas secara maksimal. Sebab, jika mereka ini berhenti bekerja sehari saja, betapa sulitnya masyarakat dan pemerintah nantinya,” pungkas wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini. (Bie)
Editor: Bobby