Jakarta, JurnalBabel.com – Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga yakni Persatuan Indonesia hendaknya diterapkan dalam menghadapi perbedaan pilihan politik dalam gelaran Pilkada Serentak 2020. Praktik politik yang berpotensi memecah belah anak bangsa mesti dihindarkan karena bertentangan dengan semangat ideologi negara.
Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Amin Ak, kembali mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan ditengah perhelatan Pilkada serentak tahun ini. Wakil rakyat dari Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu menyampaikan hal itu saat Sosialisai Empat Pilar MPR RI (26/9/2020) di Ponpes Al Mawarits An Nabawiyyah, Tanggul, Jember, Jawa Timur.
“Momentum Pilkada adalah ujian bagi kesungguhan kita sebagai bangsa dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila. Pilihan boleh berbeda, tetapi persatuan harus kita jaga,” kata Amin.
Di hadapan santri dan pengasuh Ponpes Al Mawarits An Nabawiyyah, Amin mengatakan, perbedaan pilihan politik harus disikapi secara dewasa berlandaskan ideologi Pancasila dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan diatas kepentingan politik. Pilkada hanyalah bagian dari praktik demokrasi dimana semua warga negara yang punya hak pilih boleh memilih pemimpin secara bebas dan rahasia.
“Tidak Perlu ada konflik karena beda pilihan politik. Semua memiliki tujuan yang sama untuk membangun daerahnya yang lebih baik, dengan cara memilih pemimpin yang bisa membawa kemajuan,” tegasnya.
Amin juga meminta agar semua pihak menjaga keamanan dan ketentraman Pilkada. Permainan politik bermuatan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) harus dijauhi. Apalagi mengadu domba antar satu calon pasangan dengan pasangan lainnya.
“Jauh lebih baik dan terpuji jika masing-masing pihak beradu visi dan misi, beradu program sehingga rakyat tahu persis siapa calon pemimpinnya yang layak dipilih. Dengan begitu Pilkada kita akan semakin baik dan berkualitas,” kata Anggota Badan Legislasi DPR RI ini.
Amin mengungkapkan, saat ini Indonesia mengalami resesi ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19. Banyak usaha rakyat yang berhenti beroperasi, gelombang PHK di mana-mana, dan masalah lapangan kerja akan menjadi pekerjaan rumah (PR) terberat siapapun pemimpin yang terpilih nantinya.
“Jangan menambah beban bangsa ini dengan konflik sosial politik. Kita membutuhkan solusi konkret dari calon pemimpin yang maju di Pilkada 2020, dalam merealisasikan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Anggota Komisi VI DPR ini juga meminta para penyelenggara pemilihan mulai dari tingkat TPS, hingga KPU agar bersikap adil dan netral. Demikian juga aparatur sipil negara (ASN). Ia juga meminta aparat bersikap bijak, netral dan proporsional dalam menyikapi dinamika politik sebelum, saat pelaksanaan, maupun sesudah Pilkada.
(Bie)
