Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi IX DPR, Anas Thahir, mengapresiasi adanya dua program baru di BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya adalah program kredit kepemilikan rumah.
Meski demikian, Anas mempertanyakan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat di lapangan yang akan mengakses program tersebut.
“Program ini, di samping baru, menurut saya sangat menarik. Dan setiap kali kita informasikan, kepada masyarakat, mereka sangat antusias. Cuma biasanya program-program yang kelewat menarik itu manis di program, pahit di lapangan,” ungkap Anas saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/1/2022).
Kendala-kendala teknis diantaranya persyaratan administratif biasaya menyulitkan masyarakat. Untuk itu, Anas menyarankan dilakukan pendampingan, terlebih program ini melibatkan bank eksekutor.
“Jika kesulitan-kesulitan masyarakat ini tidak kita lakukan pendampingan berupa kemudahan-kemudahan, kita khawatir serapan-serapannya akan rendah,” tuturnya.
Selanjutnya, Politisi Fraksi PPP ini juga meminta penjelasan terkait strategi program beasiswa BPJS Ketenagakerjaan. Ia berpandangan, program ini akan sangat beririsan dengan beasiswa yang sebelumnya sudah dilakukan pemerintah melalui Kemendikbudristek, Kementerian Agama maupun Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
“Lalu sasaran beasiswa ini siapa? Apakah masih cukup menarik bagi para pekerja untuk memanfaatkan program ini, dimana pada saat bersamaan semua orang sedang berbondong-bondong memanfaatkan beasiswa yang sudah digelontorkan oleh pemerintah,” ucapnya.
Besar harapan Anas agar BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan sosialisasi setiap program kerjanya kepada masyarakat secara masif. Karena masyarakat lebih familiar dengan BPJS Kesehatan dibandingkan BPJS Ketenagakerjaan.
“Bahkan hampir semua yang mereka kenal adalah BPJS Kesehatan. Makanya saya usul, program BPJS Ketenagakerjaan yang memberi manfaat kepada masyarakat ini ditingkatkan lagi sosialisasinya dengan strategi yang lebih baik, dengan volume kegiatan yang lebih banyak, serta pendekatan-pendekatan yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat,” pungkasnya. (Bie)
Sumber: dpr.go.id
