JurnalBabel.com – Kehadiran industri pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara dituntut untuk memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Hal ini menjadi sorotan Komisi XII DPR RI saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (15/4/2026).
Sorotan tajam ini didasari fakta di lapangan. Merujuk pada data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) per April 2024, Provinsi Sulawesi Tenggara berstatus sebagai wilayah dengan sebaran sumber daya dan cadangan nikel paling besar di Indonesia.
Dari total cadangan logam nikel nasional yang mencapai 49,26 juta ton, mayoritas kekayaan tersebut tertanam di wilayah Sultra.
Selain itu, Per September 2025, terdapat 74 perusahaan tambang pemilik izin operasi resmi di Sulawesi Tenggara.
Komisi XII DPR mengapresiasi beberapa perusahaan di antaranya telah memiliki tenaga kerja yang didominasi putra putri daerah dengan persentase di atas 70 persen. Hal ini dinilai sebagai bentuk kepatuhan pada prinsip Environmental, Social, and Governance.
Anggota Komisi XII DPR, Dipo Nusantara Pua Upa, mengatakan masyarakat lokal khususnya yang berada di sekitar lokasi pertambangan merupakan pihak yang paling terdampak pada operasional perusahaan, sehingga mereka yang paling berhak atas manfaat ekonomi terbesar.
Menurut Dipo, penyerapan tenaga kerja lokal jangan hanya dijadikan pelengkap status atau ditempatkan diposisi buruh kasar, melainkan juga di level manajerial perusahaan.
“Tenaga lokal itu berapa persen yang menduduki jabatan-jabatan penting seperti manager, general manager, direktur atau apa. Jadi saya berharap disini jangan hanya tenaga kasar saja yang dipakai lokal. Jadi mungkin mereka jabatan-jabatan penting dan strategis lainnya di perusahaan tersebut,” kata Dipo Nusantara.
Selain itu, tambah Dipo, jangan sampai ada ketimpangan antara masifnya angka eksploitasi cadangan nikel dengan realitas infrastruktur di sekitar wilayah tambang.
“Saya harap masyarakat di sini merasakan dampaknya. Jangan hanya tanahnya dikeruk dikirim ke pihak luar, tapi di sini saya lihat pembangunannya tidak sebanding dengan yang mereka terima,” tegas politisi PKB ini.
