Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar, Supriansa, mengapresiasi program ‘Jaksa Menyapa’ oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) melalui dialog interaktif melalui siaran radio. Pasalnya, program ini merupakan upaya pencegahan dan penanganan mengenai tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana desa.
Supriansa menilai berkat adanya program ini, sejumlah kepala desa kini lebih paham mengenai tata laporan keuangan. Bahkan menurutnya program ini perlu dipertahankan.
“Ada ‘Jaksa Menyapa Desa’, ini sangat baik sekali Pak Kejagung. Karena kebanyakan jaksa sekarang ini masuk desa, sehingga sudah mulai berkurang kepala-kepala desa yang kurang paham tentang laporan keuangannya sudah mulai membaik. Nah saya kira dengan adanya jaksa masuk desa, sudah bisa melakukan pendekatan dalam memberikan ilmu kepada kepala desa yang tidak paham, sehingga kepala desa tidak terjerat dengan korupsi atau hanya karena kesalahpahaman dalam membuat laporan,” kata Supriansa dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Jaksa Agung RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).
Supriansa berharap Kejari di seluruh Indonesia memberikan tambahan pengetahuan kepada segenap kepala desa terkait laporan keuangan melalui program tersebut.
“Karena tidak semua kepala desa mahir membuat laporan keuangan agar tidak terjerat korupsi,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar itu juga mendukung Pagu Anggaran tahun 2023 Kejaksaan Agung RI senilai Rp10.896.601.962.000 dan usulan tambahan sebesar Rp4.725.000.000.000 pada rapat kerja yang membahas mengenai RKA K/L Tahun 2023 itu.
“Kemudian yang kedua, ada usulan tambahan yang telah saya baca disini (paparan RKA K/L Kejaksaan Agung RI Tahun 2023), yang kurang lebih Rp4,7 triliun ini, kami dari Fraksi Partai Golkar tentu tidak ada keraguan bagi kami untuk menyetujui permintaan dari mitra Kejaksaan Agung,” tuturnya.
“Karena Kejaksaan Agung ini memberikan sebuah kerja yang sangat bagus sekali satu dua tahun terakhir ini dan itu bisa disaksikan oleh publik. Bahkan beberapa lembaga independen menilai Kejaksaan Agung ini merupakan lembaga yang sangat baik dalam penegakan hukum, di tahun ini. Dan terakhir, saya menyatakan bahwa semua anggaran yang ada ini, dalam rangka memperbaiki kinerja aparat kejaksaan kita dalam rangka penegakan hukum di daerah, maka itu sangat baik sekali,” tambah legislator dapil Sulawesi Selatan II itu. (Bie)
