Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menagih janji Presiden Jokowi yang menargetkan 10 ribu tes Covid-19 setiap hari.
“Tes Covid negara kita sangat rendah, bahkan jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga,” kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/5/2020).
Seperti diketahui, target 10 ribu test Covid-19 setiap hari disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) Laporan Gugus Tugas COVID-19 yang disiarkan melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, 13 April 2020.
Sebulan lebih sudah target itu disampaikan oleh Presiden, namun hingga kini jumlah 10 ribu tes perhari belum juga tercapai.
Menurut Netty, seharusnya tes Covid-19 ini bisa segera dikebut, karena pemerintah sudah memiliki alat-alatnya.
“Bukankah pemerintah telah mendatangkan 400 ribu reagen dari luar negeri. Dulu pemerintah beralasan ketidaktersediaan reagen adalah penyebab rendahnya pengetesan. Sekarang kan sudah punya, lantas apa kendalanya?” tanya Netty.
Sebagaimana diketahui, reagen merupakan bahan kimia untuk memproses sampel sebelum masuk mesin real time polymerase reaction chain (RT-PCR).
Sebab itu, Ketua Tim Covid-19 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR ini mengaku prihatin dengan kondisi ini, apalagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengklaim bahwa Kurva Covid-19 di Indonesia mulai melambat.
“Rasio test Covid-19 kita sangat rendah, padahal test ini menjadi salah satu indikator dalam kurva epidemi terkait dengan kasus baru. Para ahli juga mengatakan jumlah orang yang diperiksa akan menentukan seberapa besar derajat kepercayaan terhadap kurva epidemi tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut Netty menjelaskan rasio pemeriksaan di Indonesia 0,4 orang per 1.000 penduduk. Sementara negara tetangga seperti Malaysia memiliki rasio 7 orang per 1.000 penduduk dan Vietnam tercatat 2,7 orang per 1.000 penduduk.
“Jadi sekarang kita harus menagih janji Presiden yang katanya mau mengebut tes Corona,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini.
Netty menambahkan tes harus dilakukan secara masif dan benar di tempat-tempat publik dan fasilitas layanan kesehatan agar masyarakat mudah mengaksesnya.
Jangan sampai orang datang untuk melakukan test, tapi alat dan bahannya tidak ada. Padahal mereka membutuhkan itu sebagai syarat melakukan perjalanan, misalnya. Makanya wajar saja kalau kemudian terjadi kasus jual beli surat keterangan bebas Covid-19 secara daring.
“Jadi bagaimana bisa berdamai dengan Corona jika upaya yang dilakukan masih minimalis. Tidak ada damai dengan Corona kalau kita tidak melawannya hingga Indonesia menang, ” tutup legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII ini. (Bie)
Editor: Bobby
